Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto memastikan percepatan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi basah di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara pada Senin (20/4).
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan transisi pemulihan berjalan tepat waktu bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal.
Didampingi Wakil Bupati Tapanuli Utara Deni Parlindungan beserta jajaran, Kepala BNPB mengawal langsung progres fisik pembangunan 103 unit rumah yang dikerjakan melalui kolaborasi dengan Yayasan Buddha Tzu Chi.
Dari total tersebut, sebanyak 70 unit pada tahap awal ditargetkan rampung secara keseluruhan pada Mei 2026.
Selanjutnya, sebanyak 33 unit huntap sisanya saat ini juga tengah masuk dalam proses pembangunan.
Hunian tetap ini nantinya akan memiliki dua kamar tidur, satu kamar mandi, dapur menyatu dengan tempat cuci piring di bagian belakang, lantai keramik, dan taman kecil di depan rumah.
Selain itu, lokasi tersebut dipastikan aman dari potensi bencana banjir dan tanah longsor, serta memiliki ketahanan terhadap gempabumi karena dibangun dengan material yang berkualitas, seperti bata merah, dan pondasi yang kuat dari batu kali dan tulangan besi sebagai pengikat antardinding.
“Hari ini saya melihat proses pembangunan 103 unit huntap. Target untuk 70 KK di Mei sudah jadi 100% dan bisa segera ditempati,” jelas Suharyanto saat cek lokasi.
Saat ini, 33 unit rumah berikutnya juga sudah mulai dibangun sebagai kelanjutan tahap kedua.
Lebih lanjut, Suharyanto menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memastikan seluruh warga terdampak mendapatkan penanganan yang layak selama masa transisi menuju pemulihan.
Hingga saat ini, tercatat masih ada 40 Kepala Keluarga (KK) yang tinggal di Hunian Sementara (Huntara), sedangkan warga lainnya memilih tinggal sementara di rumah kerabat atau menyewa hunian mandiri.
Guna meringankan beban warga selama menunggu proses pembangunan huntap selesai, BNPB terus menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600.000 per bulan untuk setiap kepala keluarga.
“Penyaluran DTH sudah memasuki tahap kedua yang mencakup bulan April, Mei dan Juni. Kita harapkan pada bulan Juni mendatang seluruh warga sudah bisa pindah ke hunian tetap ini, sehingga pemberian DTH tidak perlu diperpanjang lagi,” tutur Suharyanto.
Pembangunan infrastruktur ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sektor swasta dalam memprioritaskan keselamatan serta kesejahteraan masyarakat pascabencana.
Kepala BNPB berharap dengan selesainya pembangunan ini di Mei 2026, masyarakat dapat segera memulai kehidupan baru di hunian yang lebih aman dan layak pada Juni 2026. I
