Menjelang Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah, pemerintah memastikan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan bahan pangan maupun potensi lonjakan harga.
Stok nasional dalam kondisi aman, sedangkan pengawasan dan koordinasi lintas sektor terus diperkuat agar distribusi berjalan lancar hingga ke tingkat konsumen.
Komitmen itu ditegaskan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dalam Rapat Koordinasi Nasional Stabilitas Harga dan Ketersediaan Kebutuhan Pokok Masyarakat di Daerah yang digelar Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri secara hybrid di Batam, Kepulauan Riau.
Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas Nita Yulianis hadir sebagai narasumber bersama dengan Satgas Pangan Polri, Perum Bulog dan Kementerian Perdagangan.
Dalam paparannya, dia menyatakan bahwa berdasarkan proyeksi neraca pangan nasional tahun 2026, ketersediaan komoditas strategis dipastikan mencukupi untuk menghadapi lonjakan kebutuhan selama Ramadan dan Idulfitri.
“Secara nasional stok dalam kondisi aman. Namun, pemerintah daerah perlu memastikan distribusi berjalan lancar dan melakukan perhitungan kebutuhan secara cermat agar tidak terjadi gejolak harga di tingkat konsumen,” tuturnya.
Dia menegaskan, kewaspadaan menjadi kunci, karena meski stok mencukupi secara nasional, tantangan distribusi dan dinamika permintaan di masing – masing daerah tetap perlu diantisipasi sejak dini.
Sebagai langkah konkret, Bapanas telah membentuk Satgas Saber Pelanggaran Harga, Keamanan dan Mutu Pangan melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 4 Tahun 2026.
Satgas ini melakukan pengawasan terpadu terhadap sepuluh komoditas strategis, yakni beras, jagung, kedelai, daging sapi dan kerbau, daging ayam, telur ayam, bawang, cabai, minyak goreng, dan gula konsumsi.
Pengawasan dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap Harga Pembelian Pemerintah (HPP), Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Penjualan (HAP), sekaligus menjamin keamanan, serta mutu pangan.
Intervensi lain juga terus dijalankan, mulai dari penyaluran program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras dan jagung, bantuan pangan beras dan Minyakita, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), fasilitasi distribusi pangan hingga pemantauan harga harian melalui petugas enumerator di berbagai wilayah.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik per 9 Februari 2026, inflasi nasional Januari 2026 tercatat sebesar 3,55% (year-on-year).
Sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan pada pekan kedua Februari antara lain cabai rawit merah, cabai merah, bawang merah, dan daging ayam ras.
Namun demikian, pemerintah memastikan kenaikan tersebut masih dalam batas terkendali.
Sementara itu, Satgas Pangan Polri memastikan stok beras nasional dalam kondisi mencukupi.
Stok beras tercatat mencapai 3,37 juta ton dengan potensi produksi Januari – Maret 2026 diproyeksikan sebesar 10,16 juta ton.
Ketersediaan beras secara nasional sangat mencukupi. Dengan stok 3,37 juta ton dan potensi produksi yang cukup besar pada triwulan pertama, masyarakat tidak perlu khawatir.
Satgas Pangan akan terus melakukan pengawasan agar distribusi berjalan lancar dan tidak ada pihak yang memanfaatkan momentum Ramadan untuk memainkan harga.
Sementara itu, Perum Bulog mencatat stok beras nasional mencapai 3.534.000 ton, terdiri atas 3.345.000 ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 185.000 ton beras komersial.
Melalui rakor ini, Bapanas mengajak pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk memperkuat langkah antisipatif menjelang HBKN, mulai dari menjamin kecukupan pasokan, menjaga kelancaran distribusi dan logistik, melakukan intervensi pasar bila diperlukan hingga memperkuat koordinasi lintas sektor.
Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat, daerah, aparat penegak hukum, BUMN, dan pelaku usaha, stabilitas harga dan ketersediaan pangan diharapkan tetap terjaga.
Masyarakat pun dapat menjalankan ibadah Ramadan dan merayakan Idulfitri dengan lebih tenang dan nyaman.
Rakor dibuka oleh Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri dan dihadiri Sekretaris Daerah Kota Batam, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau, serta sejumlah perangkat daerah terkait. Secara daring, kegiatan diikuti unsur Badan Kesbangpol, Dinas Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, dan Dinas Perhubungan provinsi maupun kabupaten/kota. I
