Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bekerja sama dengan ICLEI menyelenggarakan lokakarya membahas tema mengenai penguatan resiliensi iklim di tingkat kota dan kabupaten.
Kegiatan ini berlangsung pada hari terakhir rangkaian pameran kebencanaan ADEXCO di Jakarta.
Lokakarya yang bertema Building Inclusivity in Climate Resilience at City and Regency Level diawali dengan sambutan pembuka oleh Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati.
Dia menjelaskan, keterlibatan aktif semua kelompok atau inklusitivtas dalam memperkuat resiliensi iklim sangat dibutuhkan, karena masyarakat dihadapkan pada tantangan perubahan iklim yang semakin nyata.
Raditya mendorong pendekatan yang bersifat inklusif, khususnya pada fase awal yaitu perencanaan kebijakan.
“Pendekatan inklusif menjadi kunci dalam perencanaan kebijakan, dengan memastikan keterlibatan kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan komunitas yang memerlukan dukungan lebih,” ujarnya.
Keterlibatan mereka tentunya diawali pada wilayah administrasi di tingkat lokal, yaitu kota dan kabupaten.
Latar belakang ini harus didukung oleh berbagai pihak untuk penguatan kapasitas, seperti pengetahuan atau pun tahapan dalam perencanaan inklusif.
Raditya menambahkan, kerja sama selama ini antara BNPB dan ICLEI atau International Council for Local Environmental Initiatives untuk menekankan pentingnya membangun kapasitas pemerintah daerah dalam kesiapsiagaan dan mitigasi risiko bencana.
“Program bersama juga bertujuan untuk memperkuat adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim, yang sangat penting bagi masa depan kita semua,” jelasnya.
Menurut Raditya, dampak bencana alam semakin terasa nyata dan sistemik, berjenjang dan bermata rantai.
“Saat ini, siklon tropis Yagi sedang melanda lima negara di ASEAN. Badai yang semakin kuat, banjir yang lebih sering, kekeringan yang merusak hasil pertanian dan perubahan pola cuaca ekstrem lainnya telah menjadi tantangan sehari-hari terhadap daerah di seluruh Indonesia,” katanya.
Oleh karena itu, dia menambahkan, penguatan resiliensi iklim kota dan kabupaten sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan yang ada.
Pada lokakarya kali ini, BNPB dan ICLEI menghadirkan paparan mengenai studi kasus kota resiliensi dari Kota Semarang, Jambi dan Yogyakarta.
Selain itu, beragam topik didiskusikan dengan para narasumber dari ICLEI, Kementerian Dalam Negeri, BNPB, Komnas Disabilitas, dan KLHK.
Sementara itu, ICLEI merupakan jejaring global yang bekerja sama dengan lebih dari 2.500 pemerintah kota dan kabupaten di lebih 125 negara.
Forum ini memfokuskan pada advokasi terhadap kebijakan berkelanjutan dan mendorong aksi lokal untuk pembangunan yang rendah emisi, berbasis alam, adil, berketahanan dan sirkular. I
