Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menjadi atensi khusus pemerintah pusat.
Banyaknya titik api (hotspot) masih terpantau satelit maupun hasil identifikasi patroli satgas darat dan udara.
Penanganan karhutla di Provinsi Kalbar menjadi salah satu prioritas nasional karena wilayah ini berdekatan dengan Malaysia secara geografis.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto beserta jajaran melakukan kunjungan kerja di provinsi ini pada Jumat (1/8/2025).
Kunjungan tersebut bertujuan untuk memberikan arahan sekaligus komitmen dukungan penanganan karhutla di Provinsi kalbar.
Saat peninjauan udara, Kepala BNPB melihat jelas banyaknya titik api di wilayah Kalbar. Pantauan dengan menggunakan helikopter ini turut dilakukan Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq dan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, serta Pangdam Tanjung Pura.
Data karhutla Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar mencatat luas area terdampak di wilayahnya hingga 31 Mei 2025 sekitar 1.149,02 hektare dengan wilayah paling luas terdampak karhutla berada di Kabupaten Ketapang.
Setelah melihat situasi lapangan, rapat koordinasi percepatan penanganan karthula diselenggarakan di kantor Gubernur Kalbar.
Pada kesempatan itu, Kepala BNPB menjelaskan, karhutla ini merupakan isu strategis dan menjadi salah satu atensi Presiden Prabowo, sehingga hal ini harus jadi pokok perhatian bersama.
“Saya minta dibentuk satu tim yang beranggotakan 50 babinsa dari setiap kodim, apabila kurang bisa ditambahkan anggota dari Polda, karena saya dengar laporan lahan yang berhasil dipadamkan oleh Operasi Modifikasi Cuaca dan heli water bombing begitu selesai dan pulang, malamnya dibakar kembali. Segera dibentuk tim untuk mencegah agar tidak dibakar kembali,” jelsnya.
Suharyanto menambahkan, pemerintah pusat melalui BNPB akan terus mendukung upaya penanganan karhutla di Kalbar.
Selain dukungan peralatan yang memadai untuk Satgas Darat, BNPB juga mengerahkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dan helikopter water bombing melalui udara.
BNPB memberikan dukungan operasi udara untuk Provinsi Kalbar berupa 2 unit pesawat OMC, 2 unit helikopter patroli dan 2 unit helikopter water bombing.
Untuk periode 30 Juli – 3 Agustus 2025 dengan 1 unit pesawat fixed wings tipe Cessna Caravan.
Pada Jumat (1/8/2025), BNPB menambah 1 unit pesawat Cessna Caravan untuk perkuatan kegiatan OMC di Provinsi Kalbar periode 1 – 5 Agustus 2025.
Berdasarkan data pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofiska (BMKG) dan laporan masyarakat pada 31 Juli 2025, hujan terpantau di sebagian wilayah Kabupaten Sanggau, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sekadau, Kota Singkawang dan Kota Pontianak dengan intensitas hujan ringan.
Selain itu, tidak terdeteksi adanya asap lintas batas berdasarkan citra sebaran asap.
BNPB mengimbau semua pihak agar tetap waspada, bersinergi dan tidak lengah, terutama menjelang puncak musim kemarau yang diprediksi terjadi dalam waktu dekat.
Sementara itu, Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq berpesan kepada TNI dan Polri untuk memberikan tindakan tegas kepada siapapun yang terbukti bersalah membakar lahan.
Ketegasan ini, dia menambahkan, dilakukan semata – mata untuk memberikan pemahaman yang baik kepada semua pihak, memberikan efek jera dan antisipasi ke depannya.
“Kami mohon ke Pangdam dan Kapolda agar tak segan – segan melakukan tindakan hukum yang diperlukan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada lagi masyarakat yang hendak membuka lahan dengan cara membakar,” ungkapnya.
Kunjungan kerja di Provinsi Seribu Sungai ini juga dihadiri Kepala BMKG Prof. Dwikorita Karnawati, sedangkan dalam rapat koordinasi, turut hadir para kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota serta unsur forkompimda terkait di wilayah Kalbar.
Kehadiran pimpinan kementerian dan lembaga ini tentunya menjadi wujud representasi pemerintah pusat yang selalu hadir mendampingi pemerintah daerah beserta masyarakatnya dalam kondisi darurat bencana, khususnya karhutla di Provinsi Kalbar. I
