Upaya percepatan penanganan dan pemulihan pascagempa bumi Magnitudo (M) 7,7 Flores terus dilakukan pemerintah untuk memastikan masyarakat terdampak, termasuk warga di wilayah kepulauan, mendapatkan perlindungan dan dukungan yang dibutuhkan.
Pada Jumat (21/8), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengunjungi Desa Ladolaka, Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk melihat langsung kondisi masyarakat, sekaligus memastikan penanganan berjalan hingga ke wilayah yang berada di luar daratan Pulau Flores.
Pulau Palue merupakan salah satu wilayah yang merasakan dampak gempa cukup kuat karena lokasinya relatif dekat dengan pusat gempa yang terjadi pada Sabtu (15/8).
Beberapa rumah warga mengalami kerusakan dengan tingkat yang beragam. Di tengah proses pemulihan, sejumlah warga masih memilih mendirikan tenda secara mandiri di sekitar rumah sebagai tempat beristirahat sementara, karena masih diliputi rasa khawatir untuk kembali menempati rumah.
Kekhawatiran tersebut tidak terlepas dari guncangan gempa susulan yang masih dirasakan masyarakat.
Kondisi psikologis warga menjadi perhatian pemerintah, terlebih setelah sebelumnya Desa Ladolaka sempat mengalami keterisolasian akibat akses utama tertutup material longsor yang dipicu oleh gempa.
Namun, kondisi tersebut kini berangsur membaik. Tiga unit ekskavator telah dikerahkan untuk membersihkan material longsor sehingga jalur yang sebelumnya terputus dapat kembali tersambung dan mulai dilalui masyarakat.
Terbukanya kembali akses darat menjadi langkah penting dalam mempercepat mobilisasi bantuan sekaligus mendukung aktivitas masyarakat di wilayah terdampak.
“Beberapa hari yang lalu jalur akses sudah bisa kita lalui, setelah tiga alat berat dikerahkan. Akses yang sebelumnya tertutup longsor kini sudah mulai bisa dilewati,” jelas Suharyanto.
Setibanya di Desa Ladolaka, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berdialog langsung dengan masyarakat untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka.
Dalam kesempatan tersebut, Suharyanto memberikan penguatan kepada warga agar tidak membiarkan rasa takut berkembang menjadi kepanikan.
Masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi guncangan, namun tidak perlu berlebihan dalam menyikapinya.
Menurut hasil kajian dan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), aktivitas gempa susulan menunjukkan kecenderungan menurun.
Besaran guncangan susulan juga diperkirakan tidak akan menyamai kekuatan gempa utama.
Informasi tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memahami situasi secara lebih tenang sekaligus tetap mengedepankan kesiapsiagaan.
“Bapak ibu tidak perlu takut yang berlebihan, karena menurut riset BMKG, guncangan gempa susulan itu terus menurun skalanya, tidak seperti pada gempa pertama sebelumnya,” jelas Suharyanto.
Selain memberikan penguatan kepada masyarakat, pemerintah juga memastikan bahwa kebutuhan pemulihan tempat tinggal menjadi bagian penting dalam penanganan pascagempa.
BNPB akan memberikan dukungan perbaikan rumah bagi warga terdampak berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi tingkat kerusakan.
Mengenai rumah dengan kategori rusak ringan, BNPB memberikan dukungan sebesar Rp15 juta, sedangkan rumah rusak sedang mendapatkan dukungan sebesar Rp30 juta.
Sementara itu, bagi masyarakat yang rumahnya mengalami rusak berat, pemerintah akan memberikan hunian tetap sebagai solusi jangka panjang.
Sambil menunggu proses pembangunan hunian tetap, BNPB juga menyiapkan pilihan tempat tinggal sementara bagi warga yang rumahnya rusak berat.
Masyarakat dapat memperoleh Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600 ribu per kepala keluarga atau memilih hunian sementara (huntara) sebagai alternatif tempat tinggal hingga hunian tetap selesai dibangun.
Berbagai dukungan tersebut akan diberikan setelah proses pendataan dan verifikasi dilakukan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hal ini penting agar bantuan pemerintah benar – benar diterima masyarakat yang berhak dan sesuai dengan tingkat kerusakan yang dialami.
Di sisi lain, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Pulau Palue juga menjadi perhatian pemerintah.
Dalam kunjungan tersebut, Kepala BNPB menyerahkan bantuan sembako dan kebutuhan dasar lainnya kepada warga terdampak.
Distribusi bantuan akan terus dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi akses menuju wilayah kepulauan tersebut.
“Bantuan sudah masuk, tentunya mungkin masih terbatas karena akses hanya bisa ditempuh menggunakan jalur laut dan udara menggunakan pesawat,” tuturnya.
Khusus untuk kebutuhan beras, pemerintah juga memastikan dukungan akan terus diberikan selama masa pemulihan awal.
Pulau Palue bukan merupakan wilayah penghasil beras, sehingga pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat perlu mendapatkan perhatian khusus.
Maka dari itu, BNPB akan bersinergi dengan Perum Bulog guna memastikan ketersediaan beras bagi masyarakat selama satu bulan ke depan.
“Karena Pulau Palue bukan penghasil beras, maka selama satu bulan sementara beras akan kita dukung melalui sinergi dengan Bulog,” ungkapnya.
Dukungan terhadap masyarakat Pulau Palue sendiri telah dilakukan sejak hari-hari awal pascagempa.
Selain pengiriman logistik dan peralatan, BNPB juga menyiagakan dukungan transportasi udara, termasuk helikopter, untuk mendukung kebutuhan evakuasi maupun pertolongan apabila sewaktu – waktu diperlukan.
Berdasarkan hasil dialog dengan masyarakat saat kunjungan, saat ini tidak terdapat warga yang membutuhkan evakuasi dari Pulau Palue. Meski demikian, kesiapsiagaan tetap dijaga.
Berbagai armada dan dukungan operasional juga telah tersedia di Maumere, sehingga dapat segera digerakkan apabila kondisi di lapangan kembali membutuhkan.
Seiring dengan berjalannya penanganan darurat menuju tahap pemulihan, dukungan kepada masyarakat Pulau Palue juga terus diperkuat melalui kolaborasi lintas lembaga, pemerintah daerah, relawan dan berbagai unsur kemanusiaan.
Terbukanya kembali akses yang sempat terputus, tersedianya dukungan logistic dan adanya kepastian bantuan perbaikan rumah menjadi bagian dari upaya bersama untuk membantu masyarakat bangkit.
Pemerintah memastikan penanganan tidak berhenti pada masa tanggap darurat.
Pemulihan kehidupan masyarakat akan terus dikawal agar warga Pulau Palue dapat kembali beraktivitas dengan aman dan perlahan meninggalkan trauma akibat gempa.
Dengan akses yang kini mulai terbuka dan dukungan yang terus mengalir, masyarakat Pulau Palue diharapkan dapat menatap masa depan dengan lebih tenang.
Pemerintah bersama seluruh unsur terkait akan terus hadir, memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, sekaligus mendampingi proses pemulihan hingga kehidupan warga kembali pulih. I
