Efisiensi anggaran merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan ruang fiskal baru bagi pengelolaan anggaran pemerintah pusat dan pemeirntah daerah (pemda).
Menurut Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, efisiensi itu memindahkan anggaran dari yang tadinya tidak produktif ke kegiatan yang lebih produktif.
“Kepala daerah yang masih bingung mengelola keuangan dapat bertanya langsung ke Kementerian Dalam Negeri, apalagi sekarang semua kepala daerah sudah tergabung dalam WhatsApp Group, sehingga tidak ada alasan untuk tidak mematuhi program itu,” katanya di Jambi. Rabu (21/5/2025).
Wamendagri memberikan contoh penghematan anggaran yang sudah dilakukan pemerintah pusat adalah dana perjalanan dinas, biasanya menyentuh angka sekitar Rp44 triliun bisa dihemat menjadi Rp34 triliun, termasuk kegiatan seremonial dari sebelumnya Rp48 triliun setelah dirampingkan menjadi Rp40 triliun.
Di hadapan kepala daerah Provinsi Jambi, Bima Arya menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak akan datang memenuhi undangan kegiatan bersifat seremoni.
Untuk itu, lanjutnya, melalui momentum ini mengingatkan kepala daerah untuk menghilangkan kebiasaan membuat acara seremonial yang tidak memiliki substansi.
“Presiden tidak akan datang, kalau sifatnya seremonial. Jadi substansi harus kuat, baru presiden bisa datang,” ungkapnya.
Wamendagri dalam kesempatan membuka Rapat Kordinasi (Rakor) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) juga mengingatkan bahwa Presiden Prabowo tengah fokus memikirkan kesejahteraan masyarakat kelas menengah bawah.
“Presiden sekarang sangat fokus ke bawah, orientasi kebutuhan dasar, rakyat bisa makan, rakyat sehat, bisa sekolah dan rakyat bisa bekerja,” jelasnya. I
