Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Ditjen Hubla Kemenhub) melakukan identifikasi pelabuhan potensial yang dapat dikembangkan melalui skema kerja sama dengan badan usaha.
Langkah ini dilakukan untuk mendorong pengembangan infrastruktur dan peningkatan pelayanan pelabuhan di Indonesia.
Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Studi Identifikasi Pelabuhan Potensial dan Bentuk Kerja Samanya yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Direktur Kepelabuhanan Triono mengatakan bahwa keterlibatan badan usaha menjadi salah satu alternatif strategis untuk mendukung kebutuhan pembangunan dan pengembangan pelabuhan di berbagai wilayah Indonesia.
“Kerja sama pemerintah dengan badan usaha diharapkan tidak hanya menjadi sumber pembiayaan alternatif, tapi juga mampu menghadirkan efisiensi, inovasi, peningkatan kualitas pelayanan, pengelolaan pelabuhan yang lebih profesional dan berkelanjutan,” ujarnya.
Menurut Triono, pelabuhan memiliki peran strategis sebagai simpul transportasi laut, penghubung antarpulau, sekaligus bagian penting dari sistem logistik nasional.
Oleh karena itu, dia menambahkan, pengembangan pelabuhan perlu dilakukan secara terencana agar mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan wilayah.
Dalam studi tersebut, identifikasi pelabuhan potensial tidak hanya mempertimbangkan kondisi fisik dan fasilitas yang tersedia, tetapi juga potensi ekonomi, prospek pasar, potensi arus barang dan penumpang, kebutuhan investasi, kesiapan infrastruktur pendukung, serta aspek teknis dan operasional.
Selain itu, hasil identifikasi juga harus memperhatikan kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan dan arah kebijakan pembangunan transportasi laut nasional.
Dengan demikian, pelabuhan yang ditawarkan kepada calon mitra kerja sama benar – benar memiliki potensi pengembangan dan kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Setiap pelabuhan memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, bentuk kerja sama yang ditawarkan harus disesuaikan dengan potensi, kebutuhan dan kelayakan masing – masing pelabuhan,” jelas Triono.
Melalui FGD ini, Ditjen Perhubungan Laut mengharapkan masukan dari para penyelenggara pelabuhan, badan usaha pelabuhan dan calon mitra investasi untuk menyempurnakan hasil studi, khususnya terkait kesesuaian hasil identifikasi dengan kondisi, serta kebutuhan pengembangan pelabuhan di lapangan.
Triono menegaskan bahwa hasil studi tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan, tetapi dapat menjadi dasar dalam menentukan prioritas pengembangan pelabuhan, mendorong terwujudnya kerja sama yang efektif, transparan dan saling menguntungkan.
“Kami ingin hasil studi ini dapat menjadi dasar konkret dalam mendorong pengembangan pelabuhan yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian nasional,” ungkapnya.
Pelaksanaan kerja sama pengembangan pelabuhan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang – undangan, antara lain Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 66 Tahun 2024 beserta peraturan turunannya. I
