Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merangkum perkembangan situasi dan penanganan bencana di sejumlah wilayah Indonesia pada periode Kamis (3/7) pukul 07.00 WIB hingga Jumat (4/7) pukul 07.00 WIB.
Berdasarkan data yang dihimpun, fenomena kekeringan mulai dialami sejumlah wilayah seiring memasuki musim kemarau, sementara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi perhatian pemerintah daerah.
Kejadian baru pertama adalah kekeringan di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, yang berdampak pada 123 Kepala Keluarga (KK) atau 310 jiwa.
Wilayah terdampak berada di Desa Kawasen, Kecamatan Banjarsari. Sebagai upaya penanganan darurat dan kesiapsiagaan, Pemerintah Kabupaten Ciamis telah menetapkan status siaga darurat kekeringan sejak Selasa (1/7) hingga Rabu (30/9).
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ciamis telah mendistribusikan bantuan air bersih sebanyak satu tangki atau 5.000 liter untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.
Selanjutnya, kekeringan juga dirasakan oleh sejumlah warga Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah.
Bencana ini berdampak pada 376 KK atau 1.179 jiwa. Wilayah terdampak meliputi Desa Kedungjambal di Kecamatan Tawangsari, Desa Kunden di Kecamatan Bulu dan Desa Weru di Kecamatan Weru.
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menetapkan status darurat bencana sejak Kamis (1/5) hingga Senin (30/11).
Hingga saat ini, BPBD Kabupaten Sukoharjo telah mendistribusikan bantuan air bersih sebanyak sembilan tangki atau 45.000 liter kepada masyarakat terdampak.
Selain kejadian baru, BNPB juga memantau perkembangan kejadian kekeringan di sejumlah wilayah lainnya.
Di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, sebanyak 457 kepala keluarga terdampak kekeringan yang tersebar di Kecamatan Wirosari, Toroh, Kedungjati, Purwodadi, dan Geyer.
BPBD Kabupaten Grobogan terus mendistribusikan bantuan air bersih di wilayah terdampak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Di Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, kekeringan berdampak pada sedikitnya 714 KK yang tersebar di Kecamatan Belik, Bawang dan Pulosari.
Hingga Kamis (3/7), BPBD Kabupaten Pemalang telah mendistribusikan total 47.000 liter air bersih di tiga lokasi terdampak.
Sementara itu, di Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, sebanyak 114 KK atau 439 jiwa terdampak kekeringan.
BPBD Kabupaten Purbalingga telah menyalurkan bantuan air bersih masing – masing sebanyak 10.000 liter ke Desa Kutabawa dan Desa Serang di Kecamatan Kutareja.
Selain bencana kekeringan, BNPB bersama lintas instansi juga memantau dan turut aktif memadamkan kebakaran tempat pembuangan akhir (TPA) Jatiwaringin di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang masih dalam masa tanggap darurat hingga Selasa (14/7).
Peristiwa ini berdampak pada 102 jiwa yang mengungsi dan menyebabkan sekitar tujuh hektare lahan terbakar.
Hingga Kamis (3/7), petugas gabungan masih melakukan pemadaman melalui jalur darat dan operasi udara karena masih terdapat api di beberapa titik.
Pada penanganan kebakaran hutan dan lahan nasional, Provinsi Kalimantan Barat masih mencatat luas lahan terbakar terbesar dengan total mencapai 28.216,31 hektare sejak Januari hingga akhir Juni 2026.
Berdasarkan pemantauan terbaru, masih terdeteksi 25 titik panas dengan tingkat kepercayaan menengah.
Di Provinsi Riau, total luas lahan terbakar sejak Januari hingga 2 Juli 2026 tercatat mencapai 15.231,44 hektare.
Pemerintah Provinsi Riau masih menetapkan status siaga darurat hingga 30 November 2026.
Pada laporan terbaru, tidak terdapat penambahan luas lahan terbakar.
Sementara itu, di Provinsi Sumatera Selatan, total luas lahan terbakar sejak Januari hingga akhir Juni 2026 mencapai 305,39 hektare.
BNPB bersama pemerintah daerah terus melakukan penanganan, termasuk pelaksanaan operasi water bombing yang pada Kamis (3/7) berhasil menjangkau area terbakar seluas sekitar sembilan hektare.
Selain penanganan kejadian yang sedang berlangsung, BNPB terus memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi dampak fenomena El Nino dan musim kemarau tahun 2026 yang diprakirakan dapat meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta krisis air bersih di sejumlah wilayah Indonesia.
Berbagai upaya mitigasi telah dilakukan BNPB bersama kementerian atau lembaga terkait dan pemerintah daerah antara lain melalui pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) pada wilayah prioritas, pembangunan sumur bor, pemasangan jaringan pipanisasi, pendistribusian bantuan air bersih, serta penguatan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi kering.
Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), sejumlah wilayah Indonesia mulai memasuki periode musim kemarau dengan potensi penurunan curah hujan dan peningkatan suhu udara.
Oleh karena itu, pemerintah daerah diimbau untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan, memperkuat sistem peringatan dini, melakukan pemantauan ketersediaan sumber air, dan mengoptimalkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
BNPB juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak, tidak melakukan pembakaran lahan dalam bentuk apa pun dan segera melaporkan potensi kebakaran maupun kondisi kedaruratan kepada petugas terkait.
Kesiapsiagaan, mitigasi dan respons cepat seluruh unsur menjadi langkah penting dalam meminimalkan risiko dan dampak bencana selama periode musim kemarau dan potensi El Nino tahun 2026. I
