Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) bersama DPRD setempat menyepakati perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Kesepakatan perubahan itu dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Jateng, di Gedung Berlian Semarang dengan dihadiri oleh Wakil Gubernur (Wagub) Jateng Taj Yasin Maimoen, mewakili Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.
Dia mengatakan, perubahan regulasi tersebut diperlukan untuk menyesuaikan perkembangan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk perubahan nomenklatur, penggabungan, pemisahan, hingga penambahan unit pelayanan baru.
Salah satu penyesuaian tersebut berkaitan dengan keberadaan rumah sakit mata di Kabupaten Sukoharjo, yang membutuhkan kepastian hukum dalam penerapan retribusi daerah.
“Kita membutuhkan kepastian hukum terkait retribusi pendapatan daerah. Alhamdulillah, hari ini sudah disahkan,” tegasnya.
Menurut Wagub, penyesuaian Perda Nomor 12 Tahun 2023 menjadi langkah penting, untuk memastikan setiap pemungutan pajak dan retribusi daerah memiliki dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.
Setelah penetapan perda tersebut, Pemprov Jawa Tengah akan menindaklanjuti dengan menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai pedoman pelaksanaan teknis.
“Selanjutnya, kita akan membuat peraturan gubernurnya dan aturan pelaksanaannya, supaya pendapatan-pendapatan kita ke depan benar – benar sesuai dengan ketentuan produk – produk hukum, baik undang – undang maupun perda yang sudah kita sepakati,” katanya.
Terkait dengan potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), lanjut Wagub, penetapan perda tersebut belum dapat langsung diterjemahkan menjadi persentase kenaikan pendapatan.
Pasalnya, dia menambahkan, pengaturan lebih terperinci mengenai besaran tarif, masih akan ditindaklanjuti melalui peraturan gubernur.
Dalam rapat itu, juga dilakukan pencabutan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah.
Pemprov Jawa Tengah berharap perubahan regulasi pajak dan retribusi serta pencabutan perda sumbangan pihak ketiga dapat memperkuat tata kelola keuangan daerah, meningkatkan kepastian hukum, dan mendukung pelayanan publik yang lebih efektif. I
