Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menjadikan data dan opini publik sebagai dasar penyusunan kebijakan.
Pemerintah, dia menambahkan, harus mampu mendengar warga secara terbuka, mengolah aspirasi secara ilmiah dan menerjemahkannya menjadi layanan publik yang responsif.
Hal tersebut disampaikan saat membuka World Association for Public Opinion Research (WAPOR) Asia Pacific 9th Annual Conference 2026 di Balai Agung.
Konferensi bertema Public Opinion in a Fast-Changing World tersebut mempertemukan akademisi, peneliti, pembuat kebijakan, media, dan praktisi opini publik dari berbagai negara.
“Di tengah perubahan besar ini, kemampuan untuk mendengarkan masyarakat secara jujur, ilmiah dan bertanggung jawab menjadi hal yang kian krusial. Sebagai Gubernur Jakarta, saya menyaksikan dinamika ini setiap hari,” ujar Pramono.
Lebih dari 11 juta jiwa, lanjutnya, menggantungkan hidup dan menjadikan Kota Jakarta sebagai rumah, dengan masing – masing memiliki latar belakang, kebutuhan dan pandangan yang unik.
“Keragaman ini menuntut pemerintah untuk menjadi pendengar yang baik, memahami kebutuhan warganya dan mengambil keputusan berbasis data,” jelas Gubernur Pramono.
Pemprov DKI Jakarta menghimpun masukan warga melalui berbagai saluran, mulai dari media massa, media sosial, kanal pengaduan publik, aplikasi JAKI hingga forum partisipasi masyarakat.
Informasi, lanjutnya, tersebut digunakan untuk memetakan persoalan, mengevaluasi pelayanan dan menyempurnakan kebijakan daerah.
Menurut Gubernur Pramono, pemanfaatan data harus diikuti keterbukaan dan kecepatan pemerintah dalam menindaklanjuti persoalan warga, yang menjadi fondasi penting untuk menjaga kepercayaan publik.
“Dalam pandangan saya, kebijakan publik yang efektif juga sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat (public trust). Saya meyakini bahwa kepercayaan itu terbangun ketika warga melihat pemerintahnya hadir secara transparan, responsif dan berdedikasi penuh dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi,” ungkapnya.
Dia menyambut baik penyelenggaraan konferensi WAPOR Asia Pasifik di Jakarta. Balai Kota Jakarta, terbuka menjadi ruang pertemuan dan pertukaran gagasan berskala internasional.
WAPOR Asia Pacific 9th Annual Conference 2026 sebagai forum yang mempertemukan akademisi, peneliti, pembuat kebijakan dan praktisi opini publik dari berbagai negara.
“Tentunya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merasa bersyukur acara ini diadakan di Jakarta. Saya terbuka jika instansi mau menggunakan Balai Kota untuk acara-acara konferensi internasional seperti ini,” katanya.
Penyelenggaraan forum tersebut sejalan dengan transformasi Jakarta sebagai kota global yang terbuka terhadap riset, inovasi dan kolaborasi.
Pemprov DKI Jakarta akan terus memperluas kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, media, komunitas dan berbagai pemangku kepentingan.
“Semoga Jakarta dapat menjadi platform bagi lahirnya pengetahuan dan kolaborasi baru dalam riset opini publik di seluruh Indonesia dan kawasan Asia-Pasifik. Terakhir, jika Bapak dan Ibu membawa uang yang banyak, jangan lupa untuk berbelanja di Jakarta,” ungkap Pramono.
Konferensi WAPOR Asia Pasifik 2026 berlangsung hingga 29 Juli 2026 di Perpustakaan Jakarta, Taman Ismail Marzuki.
Kegiatan ini diikuti 110 peserta dari 21 negara dengan pembahasan mencakup metodologi survei, kebijakan perkotaan, kohesi sosial, kesehatan mental hingga geopolitik.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia, sekaligus Ketua Penyelenggara Philips J. Vermonte mengatakan, penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah mencerminkan posisi strategisnya sebagai salah satu negara demokrasi terbesar.
Menurutnya, WAPOR Asia Pasifik menyelenggarakan konferensinya sejak sembilan tahun yang lalu dan tahun lalu Faculty of Islamic Studies of Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) diminta menjadi host, karena negara sebesar Indonesia sangat penting menjadi tuan rumah pertemuan tahunan ini.
“Mudah – mudahan ini menjadi sumbangan bagi Indonesia yang opini publiknya semakin kuat, di mana opini publik menjadi bagian penting dari proses politik dan kebijakan,” ujar Philips.
Sementara itu, Rektor UIII Prof. Jamhari Makruf menekankan pentingnya penguatan metodologi agar riset opini publik dapat dipercaya dan menjadi rujukan bagi masyarakat maupun pembuat kebijakan.
“Riset yang baik harus berbasis pada tradisi akademik yang baik. Kita berharap survey – survei di Indonesia sound secara metodologi sehingga bisa diterima dengan baik oleh semua pihak,” tuturnya.
Prof. Jamhari menilai bahwa ini langkah penting agar survei di Indonesia dapat menjadi acuan bagi masyarakat untuk menilai pemerintah, sekaligus bagi pengambil kebijakan sebagai suara rakyat yang perlu didengar berdasarkan landasan metodologi dan teoritis yang kuat,” jelasnya. I
