Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding memberi motivasi pemerintah daerah untuk memberikan pelatihan peningkatan skill (upskilling) terhadap warganya yang ingin kerja di luar negeri demi tercapainya peningkatan remitansi yang maksimal.
“Coba bayangkan Pak Bupati, satu kali pelatihan, bisa ambil dua anak di satu desa. Anggaplah satu tahun ada tiga angkatan, berapa ratus orang yang bisa dikirim ke luar negeri?” katanya saat menerima audiensi Bupati Minahasa Tenggara Ronald Kandoli bersama jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara di Kantor Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI), Jakarta, baru-baru ini.
Menteri Karding menjelaskan, saat suatu daerah bisa memaksimalkan keinginan warganya bekerja di luar negeri secara prosedural, spontan pendapatan yang masuk ke daerah itu menjadi meningkat.
Bukti nyata terkait itu, lanjutnya, telah dirasakan Desa Bumi Daya di Lampung Selatan yang 250 warganya tercatat menjadi pekerja migran di Taiwan dan Hong Kong.
Dengan pendapatan per orang Rp15 juta hingga Rp20 juta per bulan, Menteri Karding menambahkan, mereka bisa mengirimkan uang lintas negara ke keluarganya di Desa Bumi Daya atau remitansi mencapai Rp500 juta per bulan.
Remitansi tersebut berdampak signifikan terhadap perekonomian desa atau suatu daerah.
“Siapa mau ngasih duit Rp500 juta untuk diputar di desa itu. Negara saja tidak kuat, cuma Rp1 miliar untuk satu tahun. Karena mereka kelola secara serius. Kalau kita mencontoh dan mengaplikasinya di Minahasa Tenggara, saya yakin bisa,” jelasnya.
Untuk itu, Menteri Karding berharap Bupati Minahasa Tenggara dapat menangkap manfaat yang telah dirasakan Desa Bumi Daya dengan menggencarkan sosialisasi menjadi pekerja migran prosedural di sekolah, kampus maupun politeknik yang ada di daerahnya.
“Saya ingin pemda kolaborasi sama kami (Kementerian P2MI), agar kemiskinan di desa bisa dientaskan dan ekonomi desa serta keluarga bisa dikuatkan,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Minahasa Tenggara mengungkapkan, hingga saat ini lebih dari seribu warganya telah terdaftar menjadi calon pekerja migran di Jepang melalui program Speciefied Skilled Worker (SSW) tahun 2025.
Selain itu, Pemkab Minahasa Tenggara juga menargetkan tiap desa di daerahnya dapat mengirimkan pekerja ke luar negeri, sehingga dapat memicu pertumbuhan desa dan menyumbang angka penempatan pekerja migran yang telah ditargetkan pemerintah.
“Antusiasme warga sangat besar. Masyarakat ingin ketersediaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, pemda ingin agar penempatan pekerja migran melalui SSW bisa segera berjalan,” jelas Menteri Karding. I
