Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Abdul Kadir Karding menandatangani Nota Kesepahaman dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Surat Edaran Bersama (SEB) 4 Menteri untuk memperkuat tata kelola penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Saat bicara di hadapan para kepala daerah yang mengikuti secara daring, Menteri Karding menegaskan, pelindungan pekerja migran Indonesia merupakan kewenangan dari pemerintah pusat, daerah, hingga desa dan diamanatkan undang – undang.
“Kami berharap pemerintah daerah punya satu rencana ke depan, rencana strategis yang bisa dijadikan acuan dalam menyusun kebijakan maupun anggaran di kabupaten/kota atau desa, agar punya perhatian dalam pelindungan masyarakat kita. Kita butuh bantuan Bapak Ibu sekalian, pemerintah daerah dan pemerintah desa agar masyarakat sebelum berangkat paham harus seperti apa,” ujarnya di Jakarta, Selasa (3/12/2024).
Selain itu, pemerintah daerah juga dapat membantu upaya pelindungan pekerja migran Indonesia dengan fasililitasi pelatihan hingga pembentukan peraturan pada level daerah dan desa.
“Kami harap ada dua hal pada pemerintah provinsi, yang pertama di APBD, terutama di kantong – kantong pekerja migran Indonesia, kalau bisa perkenaannya membantu fasilitasi pelatihan dan peningkatan skill. Syukur – syukur ada peraturan daerah dan peraturan desa soal khusus pekerja migran Indonesia ini,” jelasnya.
Penandatangaan digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dilakukan oleh Menteri P2MI, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto.
Mendagri Tito menjelaskan, perlu ada penanganan mulai para pekerja migran berangkat hingga kembali dan ini memerlukan sinergi dari pemerintah pusat hingga daerah.
“Dengan adanya MoU dan Surat Edaran Bersama, perlu dilakukan langkah-langkah untuk melindungi masyarakat daerah masing – masing yang menjadi pekerja migran Indonesia atau akan menjadi pekerja migran Indonesia, sekaligus menjadi dasar penyusunan APBD. Programnya dimasukkan ke dalam APBD,” tuturnya.
Menaker Yassierli menegaskan, kementeriannya siap membantu Kementerian P2MI dalam hal peningkatan kompetensi calon pekerja migran Indonesia.
Dengan berbagai platform yang dimiliki seperti Siap Kerja dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), lanjutnya, Kementerian Ketenagakerjaan siap berkolaborasi dengan Kementerian P2MI.
“Kalau bicara pekerja migran, ownernya sudah pindah, sudah ada kementerian baru. Kita ada kementerian baru, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan bagi kami dari Kementerian Ketenagakerjaan, ini adalah suatu yang membahagiakan. Kita bisa lebih fokus,” ungkapnya.
Senada, Mendes PDT Yandri Susanto menuturkan, akan mengawal secara khusus pembentukan peraturan desa tentang pekerja migran kepada para Kepala Desa.
“Kami juga akan membentuk Satuan Tugas Khusus agar tak terjadi calo di desa kantong Pekerja Migran Indonesia. Selain itu, akan kumpulkan para Kepala Desa di kantong migran dan akan kami kawal secara khusus peraturan desa tentang pekerja migran tadi,” tuturnya. I
