Penerima program penyediaan rumah dari pemerintah, bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Provinsi Jawa Tengah (Jateng) pada tahun 2025 disediakan kuota sebanyak 20.000 unit.
Untuk itulah, bertempat di Gedung Grhadika Bhakti Praja, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), bersama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng dan 35 bupati/wali kota, Badan Pusat Statistik (BPS), Tapera, serta Bank Jateng melakukan penandatanganan kesepakatan, terkait Penyediaan dan Pemutahkiran Data, Informasi Statistik Penyelenggaraan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta ASN Pemda di Provinsi Jateng.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menyambut baik upaya pemerintah pusat melalui Kementerian PKP.
Menurutnya, hal tersebut linier dengan upaya Pemprov Jateng dalam menyediakan perumahan bagi warganya, melalui program Satu KK Satu Rumah Layak Huni.
Dia menambahkan, Pemprov Jateng bekerja keras untuk menuntaskan pemenuhan kebutuhan rumah masyarakat miskin (backlog), sebanyak 310.855 unit.
“Maka hari ini dengan bupati/wali kota kita melakukan rapat untuk memvalidkan data, sehingga tidak hanya kewajiban pemerintah pusat, pemerintah provinsi, semua stakeholder kita libatkan, Baznas, CSR dan pihak ketiga, semuanya bisa mengikis kebutuhan rumah yang bagian dari unsur miskin ekstrem di tempat kita,” jelasnya.
Luthfi menyebutkan, intervensi program penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) telah dilakukan dengan melibatkan pemerintah pusat dan provinsi/ kabupaten/ kota.
Hal itu juga didukung oleh CSR swasta di Jateng, dari tahun 2022 – 2024, jumlah total penanganan sebanyak 1.408.100 unit.
Sementara itu, pada tahun 2025, Program Penanganan Perumahan di Jateng sebanyak 26.356 unit.
Jumlah itu terdiri dari penanganan bersumber APBD Provinsi Jateng sebanyak 17.510 unit, meliputi Bankeu Pemdes sebanyak 17.000 unit dan backlog sebanyak 510 unit.
Selain itu bersumber pula dari APBD Kabupaten/Kota sebanyak 6.776 unit, juga keikutsertaan pihak swasta melalui corporate social responsibility (CSR) dari Rokok Nojorono, Astra, Bank Jateng, Djarum, Yayasan Buddha Tzuchi, dan Baznas Jateng sebanyak 2.070 unit.
“Provinsi Jawa Tengah sudah mempunyai program Satu KK Satu Rumah Layak Huni. Ini kita ambil dari fiskal yang kita sisihkan. 2025 RTLH akan kita bangun 17.000 rumah, harapannya lima tahun ke depan, tidak ada lagi rumah miskin ekstrem di tempat kita,” paparnya.
Dirjen Bidang Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Aziz Andriansyah mengatakan, program itu bertujuan mengurangi backlog perumahan dan menyediakan rumah bagi warga, sehingga penandatanganan kesepakatan itu penting untuk memastikan kevalidan data.
“Pendataan jadi hal penting, karena dari data tersebut kebijakan bisa diarahkan. Kita bisa mengetahui kemiskinan ekstrem berapa, kebutuhan perumahan, data RTLH berapa, dan siapa yang harus menerima, sehingga tidak salah sasaran dalam penyaluran,” ungkapnya.
Aziz menyebutkan, Kementerian PKP tengah berjuang untuk menambah kuota rumah subsidi, dengan total ada sekitar 350.000 unit.
“Ini kesempatan untuk seluruh stakeholder bergandengan tangan, gotong royong, untuk mengurangi angka backlog dan akhirnya kita mengentaskan kemiskinan,” kata Aziz. I
