Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendampingi Komite II Dewan Perwakilan Daereah (DPD) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (Jateng), baru-baru ini.
Kunker tersebut membahas isu penyediaan hunian layak dan permukiman di Jateng, yang menjadi salah satu perhatian utama.
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahaan Jawa III Direktorat Jenderal Perumahan Syamsiar Nurhayadi mengatakan, dukungan pihaknya sudah berlangsung sejak tahun 2015 hingga tahun 2023.
Hasilnya, sebanyak 147 unit tower Rumah Susun (Rusun) sudah terbangun, yang diperuntukan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Aparatur Sipil Negara (ASN), pekerja, mahasiswa, dan pondok pesantren (ponpes).
Mengenai pembangunan Rumah Khusus (Rusus), Syamsiar menjelaskan tercatat sebanyak 552 unit juga terbangun sejak tahun 2015 hingga tahun 2023.
“Rusus tersebut diperuntukan bagi TNI/Polri, Nelayan MBR ASN, atlit, korban kerusuhan, dan korban bencana,” ujarnya.
Menurut Syamsiar, terdapat program pembangunan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dilakukan sejak tahun 2016 hingga tahun 2023.
“Program BSPS memberikan bantuan baik peningkatan kualitas sebanyak 138.973 unit dan sebanyak 2.618 unit pembangunan baru bagi rumah,” ungkapnya.
Untuk sarana hunian pariwisata juga dilaksanakan di KSPN Borobudur dengan total terbangun sebanyak 821 unit di 15 desa pada Kabupaten Magelang.
Pekerjaan meliputi peningkatan kualitas rumah dengan fungsi homestay dan usaha pariwisata lainnya sebanyak 382 unit, serta peningkatan kualitas rumah tanpa fungsi usaha sebanyak 439 unit.
Mengenai Bantuan Rumah Umum dan Komersial di tahun 2021 hingga tahun 2023 sebanyak 1.821 unit.
Pada tahun 2024 Satuan Kerja (Satker) Penyediaan Perumahan Provinsi Jateng juga akan melakukan kegiatan berupa, pembangunan Rumah Susun (Rusun) 1 unit tower, bantuan PSU Rumah Umum 440 unit, pembangunan Rumah Khusus 83 unit, pembangunan Rumah Susun 10 uni tower, pembangunan Rumas Swadaya sebanyak 11.642 unit.
Sementara itu, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Tengah Ditjen Cipta Karya Kuswara menjelaskan, di tahun 2017 hingga tahun 2023, melakukan program peningkatan kualitas kawasan permukiman.
Pekerjaan peningkatan dilaksanakan melalui National Slum Upgrading Project (NSUP) atau yang dikenal dengan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dengan target 38.431 hektare dan 10.000 hektare permukiman kumuh.
“Program ini diperlukan kolaborasi antar masyarakat, pemda dan stakeholder untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan, guna mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan,” jelas Kuswara.
Pimpinan kunker Komite II DPD Aji Mirni Mawarni menambahkan, Provinsi Jateng memiliki tantangan yang besar dalam penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat, terutama di kawasan-kawasan yang padat penduduk.
“Oleh karena itu, penting bagi kami untuk terus mengawasi pelaksanaan Undang – Undang terkait perumahan ini agar masyarakat Jawa Tengah dapat merasakan manfaatnya,” ungkapnya.
Hadir pada kesempatan tersebut, Kepala Sudirektorat Keterpaduan Penyelenggaraan Perumahan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Ditjen Perumahan Mitha Hasti Suryani, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jateng Ditjen Cipta Karya Kuswara dan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahaan Jawa III Ditjen Perumahan Syamsiar Nurhayadi. I
