Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tidka hanya membuka akses logistik dan mengirimkan bantuan sarana prasarana sanitasi, serta air bersih untuk membantu korban gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, tapi juga menyiapkan lahan (land clearing) dan pembangunan rumah bagi warga yang akan direlokasi usai gempa.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan, sesuai dengan lahan yang disediakan Pemerintah Kabupaten Cianjur, pihaknya telah memulai pembersihan dan penyiapan lahan untuk Hunian Tetap (Huntap) bagi warga yang akan direlokasi.
“Untuk itu, kami menugaskan PT Brantas Abipraya segera bekerja, lokasinya di Cilaku sekitar 2,5 hektare dan Mande sekitar 30 hektare,” katanya saat meninjau persiapan pembangunan Huntap bersama dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Suharyanto dan Bupati Cianjur Herman Suherman.
Saat ini, tengah dikerjakan empat unit dari 200 unit Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) dengan struktur tahan gempa. “Besok jumlah tenaga kerja yang dikerahkan akan mencapai 100 orang untuk percepatan,” ujar Menteri Basuki.
Menurutnya, rumah tersebut akan dibangun dengan teknologi RISHA yang telah terbukti berhasil membuat bangunan dua sekolah di Cianjur tetap kokoh berdiri pasca-gempa melanda.
Stock yang tersedia saat ini sekitar 2.400 unit RISHA dan akan pasang seluruhnya di Cianjur dengan target tuntas sebelum Lebaran 2023.
“Besok, kita akan mulai pengukuran dan penyiapan lahan di 30 hektare di Mande yang merupakan calon tempat tinggal bagi warga terdampak yang direlokasi,” jelas Menteri Basuki.
Warga ini semula tinggal di zona sabuk merah dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap gempa dan gerakan tanah/longsor. Sangat berbahaya jika tetap tinggal di zona merah.
Sebelumnya, Kementerian PUPR telah menerjunkan tim khusus guna melakukan survei dan mendata jumlah rumah yang mengalami kerusakan akibat terdampak bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur.
Pendataan memanfaatkan inovasi teknologi informasi aplikasi Rumah Terdampak Bencana (Rutena).
“Seperti pengalaman sebelumnya pasca gempa Lombok tahun 2018, saya juga akan mengirimkan para Calon PNS muda Kementerian PUPR untuk bekerja membantu survei pendataan dan pembangunan hunian tetap berikut infrastruktur pendukungnya,” tuturnya.
Dalam proses pendataan ini, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR juga melibatkan BNPB, Badan Geologi, BMKG, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Cianjur, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program BSPS, relawan serta mahasiswa yang direkrut untuk mendata rumah.
“Mereka akan dilatih untuk menggunakan aplikasi Rutena terlebih dulu sebelum turun ke lapangan,” ungkap Menteri Basuki.
Tim tersebut mendata serta melakukan verifikasi rumah dengan menggunakan aplikasi Rutena atau Rumah Terdampak Bencana, sehingga bisa diperoleh data jumlah yang perlu mendapat bantuan serta yang perlu direlokasi ke tempat yang aman.
Selain pembangunan rumah untuk relokasi warga terdampak gempa, Menteri Basuki menyatakan, Kementerian PUPR juga akan merehabilitasi beberapa bangunan publik, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang rusak berat akibat gempa.
“Di antaranya Gedung DPRD Kabupaten Cianjur, SMP Negeri 1 Cugenang & SMP 1 Cariu, tiga masjid besar di Cugenang, dan perumahan Komando Distrik Militer (Kodim) Cianjur. Untuk rehabilitasi jalan ditargetkan terbuka semua pada Januari 2023,” ungkap Menteri Basuki. I
