Indonesia berkomitmen untuk mendorong terwujudnya pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) salah satunya adalah dengan mewujudkan akses air minum dan sanitasi aman, serta berkelanjutan bagi semua.
Untuk itu, pemerintah telah menyelaraskan target SDGs dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang mengamanatkan terwujudnya 90% akses sanitasi layak, termasuk di dalamnya 15% rumah tangga memiliki akses sanitasi aman dan penurunan angka perliaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) hingga 0% pada akhir tahun 2024.
Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam sambutan yang dibacakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah, pemenuhan akses pelayanan air limbah domestik ini berkontribusi sebesar 0,39% untuk target akses sanitasi layak dan 2,6% untuk target akses sanitasi aman.
“Dalam upaya mencapai target RPJMN, Kementerian PUPR berkomitmen untuk terus melakukan pembangunan infrastruktur sanitasi dalam rangka pemenuhan akses pelayanan air limbah domestik bagi 1,6 Juta Kepala Keluarga pada tahun 2024,” ujarnya saat acara City Sanitation Summit (CSS) ke-20 Tahun 2022, Rabu (7/9/2022).
Kegiatan CSS ke-20 itu mengangkat tema “Fasilitas Sanitasi yang Aman dan Berkelanjutan”.
Menteri Basuki menyatakan, upaya Kementerian PUPR untuk mendorong akses sanitasi aman dilakukan melalui pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S).
Beberapa pembangunan SPALD-T skala perkotaan yang sedang dilakukan Kementerian PUPR, antara lain SPALD-T Kota Makassar, SPALD-T Kota Jambi, SPALD-T Kota Pekanbaru dan SPALD-T Kota Palembang, seerta Pembangunan SPALD-T Kota Banda Aceh.
Pada sektor permukiman, Kementerian PUPR melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur sanitasi berbasis masyarakat (IBM) sebanyak 2.537 lokasi pada TA 2022 yang terdiri dari 1.000 lokasi Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) SPALD-S.
Selain itu, ada 156 lokasi SANIMAS SPALD-T, dan 1.381 unit sarana dan prasarana sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK), serta sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) sebanyak 1031 unit.
“Upaya ini sekaligus juga dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap sanitasi dan penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta mendukung peningkatan ekonomi bagi masyarakat,” jelasnya.
Sebab, Menteri Basuki menambahkan, perwujudan akses sanitasi layak dan aman, sejatinya tidak hanya bergantung pada ketersediaan infrastruktur semata, tapi juga dipengaruhi oleh beberapa aspek lain, salah satunya peningkatan keterlibatan masyarakat.
“Dukungan, komitmen, kolaborasi, dan sinergi dari seluruh stakeholder, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, swasta dan berbagai lapisan masyarakat sesuai dengan peran dan kewenangannya diperlukan untuk mewujudkan penyediaan akses sanitasi untuk semua,” tutur Menteri Basuki.
Selain itu, untuk meningkatkan pemanfaatan infrastruktur yang telah dibangun, Kementerian PUPR memberikan perhatian dan fokus pada pendekatan Optimalisasi, Pemeliharan, Operasi, dan Rehabilitasi (OPOR), serta memfasilitasi bantuan Hibah Air Limbah setempat. I
