Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat peran pemerintah daerah (pemda) dalam mengimplementasikan ekonomi biru untuk mendukung ketahanan pangan dan pembangunan sektor kelautan, serta perikanan berkelanjutan.
Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, kepala dinas adalah perpanjangan tangan pemerintah, sehingga implementasi ekonomi biru di daerah harus selaras dengan program pemerintah pusat.
“KKP bersama Kemendagri bersinergi menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Teknis Sektor Kelautan dan Perikanan untuk memperkuat peran pemerintah daerah,” katanya saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Teknis Sektor Kelautan dan Perikanan yang digelar secara hybrid di Jakarta.
Trenggono menuturkan, pelatihan itu sebagai bentuk implementasi kebijakan ekonomi biru untuk mendukung program hilirisasi dan pencapaian target swasembada pangan.
Pelatihan bertajuk Membangun Kepemimpinan Transformasional dalam Mewujudkan Asta Cita Berbasis Ekonomi Biru untuk Swasembada Pangan dan Hilirisasi Sektor Kelautan dan Perikanan tersebut menyasar 552 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dari seluruh provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia.
“Bagi saya, bapak dan ibu kepala dinas adalah perpanjangan tangan pemerintah. Karena itu, implementasi ekonomi biru di daerah harus selaras dengan program pemerintah pusat,” jelasnya.
Trenggono menekankan lima program prioritas KKP, yakni perluasan kawasan konservasi, penangkapan ikan terukur, budi daya berkelanjutan, pengelolaan pesisir dan pulau kecil, serta penanganan sampah plastik laut, merupakan agenda nasional yang membutuhkan keterlibatan aktif daerah.
“Mari kita kawal bersama program nasional ini agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, memberdayakan pelaku utama, dan memperkuat ketahanan pangan nasional,” tuturnya.
Tidak hanya pelatihan teknis, kegiatan tersebut menjadi wadah penguatan kapasitas kepemimpinan yang inklusif, adaptif dan berbasis solusi.
“Ini penting, mengingat kompleksitas tantangan sektor kelautan dan perikanan di tengah krisis iklim, tekanan terhadap sumber daya laut, serta ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global,” kata Trenggono.
Dia menambahkan bahwa pentingnya keberpihakan pembangunan kepada masyarakat pesisir dan pedalaman melalui program-program konkret, salah satunya pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih.
Menurut Trenggono, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi pondasi dalam membangun sektor kelautan dan perikanan serta mewujudkan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Inti dari program Kampung Nelayan Merah Putih adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan secara nyata.
“Dengan pembangunan yang terencana dan partisipatif, saya optimis dalam dua hingga tiga tahun ke depan kesejahteraan nelayan bisa meningkat signifikan,” jelasnya. I
