Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru pada Kamis (10/9).
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNPB menyampaikan lima arahan strategis guna mempercepat penanganan karhutla di wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel), sekaligus menginstruksikan seluruh jajaran Satuan Tugas (Satgas) untuk memaksimalkan kekuatan pemadaman darat dan tidak bergantung pada kondisi cuaca.
Arahan strategis pertama menekankan pentingnya penguatan dan penebalan porsi personel Satgas Darat di lapangan.
Kepala BNPB menjelaskan bahwa kunci utama penuntasan karhutla berada pada Satgas Darat yang terdiri dari unsur gabungan TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), dan relawan.
Langkah ini menjadi perhatian mendesak mengingat dari total 27 titik kebakaran (firespot/FS) yang ditemukan pada 9 September 2026, dengan estimasi luas terdampak 132,062 hektare, capaian pemadaman Satgas Darat tercatat baru mencapai sekitar 18,612 hektar. Angka tersebut di luar pemadaman alami sekitar 4,27 hektare.
Sementara itu, Satgas Udara berhasil memadamkan 32 hektare di luar pemadaman alami mencapai 41 hektare.
Konsolidasi dan penambahan kekuatan personel darat mendesak dilakukan agar kapasitas penanganan harian seimbang dengan wilayah lain.
“Kekuatan utama untuk memadamkan api itu ada pada Satgas Darat. Semakin besar pasukannya, kita akan jauh lebih siap sehingga hasil pemadaman harian di lapangan bisa jauh lebih maksimal,” jelas Suharyanto.
Pada poin kedua, Kepala BNPB menginstruksikan percepatan mobilisasi sarana dan prasarana dengan melarang keras penumpukan peralatan pemadam kebakaran di dalam gudang.
Seluruh armada tangki air, mesin pompa, hingga Alat Pelindung Diri (APD) bantuan dari kementerian terkait harus segera dikeluarkan dan difungsikan di lokasi terdampak.
Suharyanto menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung penuh kelancaran operasional petugas di lapangan.
“Saya minta tidak ada lagi peralatan yang tersimpan di gudang BPBD Provinsi maupun Kabupaten dan Kota. Keluarkan semua bantuan armada tangki dan peralatan lainnya ke lapangan. Mendingan alat – alat itu berada di lokasi pemadaman daripada hanya tersimpan di gudang. Kalau kurang BBM atau operasional air, segera lapor ke kami, BNPB siap mendukung penuh,” tuturnya.
Selanjutnya, arahan ketiga berfokus pada penataan dan standardisasi publikasi data karhutla melalui pemisahan data hotspot (titik panas satelit) dan firespot (titik kebakaran nyata).
Berdasarkan pemantauan satelit Sipongi Kemenhut per 9 September 2026, akumulasi luas lahan terbakar di Kalsel tercatat mencapai 8.019,63 hektare.
BNPB mengimbau seluruh pihak agar mengacu pada data firespot berkategori high confidence hasil verifikasi lapangan untuk dipublikasikan.
Langkah ini penting untuk menyajikan informasi yang presisi kepada publik, mengingat data satelit umum sering kali merekam aktivitas panas non-karhutla, seperti pembakaran sampah atau pabrik yang memicu kepanikan tidak perlu.
Adapun poin keempat menyoroti penanganan teknis pada ekosistem lahan gambut Kalimantan Selatan yang membutuhkan pengawasan dan penanganan khusus jangka panjang.
Dari total 132,062 hektare firespot harian yang ditemukan, tim gabungan telah berhasil memadamkan sekitar 95,882 hektare.
Data ini mengacu pada kombinasi pemadaman Satgas Darat, Udara dan pemadaman alami, sedangkan sisa kurang lebih 36,18 hektare masih dalam proses penanganan intensif.
Di sisi lain, Kepala BNPB juga menegaskan bahwa pemadaman di kawasan gambut ini tidak boleh berhenti pada permukaan saja, melainkan harus dilanjutkan dengan proses pendinginan secara menyeluruh oleh Satgas Darat guna mencegah timbulnya titik api baru.
Upaya ini berpedoman ketat pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2026 yang secara tegas melarang segala bentuk pembukaan lahan dengan cara membakar.
“Meskipun secara data nasional luas karhutla tahun ini belum sebesar El Nino 2015 atau 2023, perhatian Bapak Presiden dan Pemerintah Pusat sangat luar biasa. Dukungan alutsista dari Kemenhan dan Mabes TNI terus mengalir, sehingga kesiapan kita di lapangan harus betul – betul optimal,” jelas Suharyanto.
Sebagai arahan kelima, Kepala BNPB mewajibkan seluruh jajaran BPBD hingga tingkat Kabupaten dan Kota untuk memperkuat integrasi data spasial dan pelaporan harian secara presisi hingga ke tingkat tapak.
Pemetaan prioritas penanganan karhutla di Kalimantan Selatan saat ini tersebar di delapan wilayah kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Banjar (6 FS atau sekitar 50,55 hektare ditambah 12,5 hektare sisa sebelumnya), dan Kota Banjarbaru (10 FS atau sekitar 37,562 hektare).
Selain itu, Kabupaten Barito Kuala (3 FS atau sekitar 18,4 hektare), Kabupaten Tanah Bumbu (3 FS atau sekitar 5,5 hektare), Kabupaten Balangan (1 FS, sekitar 4 hektare), Kabupaten Hulu Sungai Utara (1 FS atau sekitar 2,5 hektare), Kabupaten Hulu Sungai Selatan (1 FS atau sekitar 0,7 hektare), dan Kabupaten Tanah Laut (2 FS atau sekitar 0,35 hektare).
Suharyanto menegaskan, pentingnya penguasaan rincian data harian ini oleh tiap jajaran BPBD lokal agar keputusan dan pengerahan personel di lapangan dapat diambil secara cepat dan tepat sasaran.
“Kami yang di pusat tiap hari memantau, memotret dan cek satu – satu mana yang sudah padam dan mana yang masih menyala. Saya harap di tiap tingkat Kabupaten dan Kota juga seperti itu, rincian data harus siap dan dikuasai. Kalau data diikuti terus, setiap tugas pemadaman pasti betul – betul terlaksana dengan baik,” katanya.
Melalui sinergi yang solid antara penanganan darat dan udara, serta transparansi data yang akurat, BNPB optimistis penanganan karhutla di Kalimantan Selatan dapat dituntaskan secara cepat, terukur dan aman. I
