Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa pemerintah akan fokus menyalurkan bantuan terhadap 3,1 juta penduduk Indonesia yang terkategori miskin ekstrem.
“Kami fokus akan mengatasi seluruh problematika yang dihadapi saudara – saudara kita yang ada di wilayah miskin ekstrem,” ujarnya usai rapat tingkat menteri di Jakarta, Kamis (30/1/2025).
Kementerian Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencatat saat ini ada 3,1 juta penduduk Indonesia atau sekitar 790.000 Kepala Keluarga (KK) yang masih terkategori miskin ekstrem.
Menurutnya, ada tiga tahapan pemberian bantuan kepada mereka.
Tahap pertama dengan meningkatkan bantuan khusus untuk masyarakat miskin ekstrem.
Tahap kedua, dengan memberikan akses untuk mengembangkan keahlian bagi masyarakat miskin ekstrem usia produktif.
“Dan yang ketiga, kita akan dorong yang pada posisi miskin ekstrem itu untuk mandiri,” jelas Menko Muhaimin.
Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menambahkan, akan berkoordinasi kementerian/lembaga untuk memastikan data kemiskinan ekstrem.
“Akan ada intervensi. Tentu programnya Kementerian Sosial menyesuaikan dengan data terbaru dan juga prioritas presiden,” tuturnya.
Saat ini, Kementerian Sosial masih melakukan pendataan kemiskinan ekstrem.
“Sedang profiling. Ada yang usia lanjut, penyandang disabilitas, ada juga yang masih usia produktif. Tentu pemberian bantuan beda programnya,” ungkap Mensos.
Menurut Saifullah, setelah pendataan baru akan dipastikan bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat miskin ekstrem.
“Kita matangkan itu, nanti datanya kita lihat lagi setelah datanya final, baru kita akan intervensi. Tentu intervensi pertama adalah perlindungan dan jaminan sosial. Setelah itu baru pemberdayaan,” katanya.
Rapat tingkat menteri tersebut dihadiri oleh Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI) Christina Aryani, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjamiko, Mensos Saifullah Yusuf, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. I
