Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menghadiri rapat tingkat menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yang dihadiri juga oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Jakarta.
Rapat di Kantor Menko PMK ini membahas kelanjutan Penanganan Gagal Panen (puso) Akibat Bencana Alam Banjir Tahun 2023.
Muhadjir menyatakan, hasil rapat tersebut antara lain memutuskan pemerintah pusat akan melanjutkan pemberian bantuan kepada para petani terdampak banjir pada tahun 2023 dan disalurkan ke rekening masyarakat terdampak di bank-bank Himbara melalui BNPB.
Berdasarkan data BNPB telah tercatat 331 bencana banjir atau sekitar 44% dari total kejadian bencana yang terjadi per Januari-Maret 2023.
Bencana banjir yang melanda di Indonesia pada awal tahun 2023 telah mengakibatkan gagal panen diperkirakan mencapai 5.469 hektare di 20 provinsi.
“Karena kemarin bantuan belum selesai diberikan kepada petani terdampak, RTM ini memutuskan bahwa bantuan tersebut akan dilanjutkan bagi mereka yang terdampak panen pada tahun 2023, jumlahnya sama. Pemerintah melalui BNPB melalui dana siap pakai akan disediakan dana sekitar Rp200 miliar lebih,” katanya saat memberikan keterangan pers.
Sementara itu, Suharyanto saat melakukan rapat tingkat menteri bercerita terkait penanganan pemberian bantuan kepada petani yang alami gagal panen (puso) yang telah dilakukan BNPB pada tahun 2023.
“BNPB diberikan mandat oleh Presiden untuk menangani bantuan kepada petani gagal panen atau puso terdampak banjir. Selanjutnya petani yang gagal panen diberikan bantuan 8 juta per hektare berdasarkan biaya operasional yang dibutuhkan bagi para petani untuk bisa menanam kembali,” ujarnya.
Pemberian bantuan ini telah dilakukan sebanyak tiga kali, dua di antaranya diserahkan langsung secara simbolis oleh Presiden Joko Widodo kepada warga terdampak.
“Pada perkembangannya tepatnya Rp13 Desember 2023 Bapak Presiden menyerahkan bantuan stimulan pada petani yang gagal panen. Dilaksanakan di Pekalongan untuk beberapa warga Kabupaten Grobogan, Jepara, Demak, Pati, Kudus, Kota Pekalongan, Brebes dan Kendal,” tuturnya.
Kemudian, pada 23 Januari 2024 diserahkann juga, tetap di Jawa Tengah karena dari seluruh petani yang gagal panen atau puso wilayah Jawa Tengah paling besar petani yang alami gagal panen.
Selanjutnya atas perintah Bapak Presiden dan Menko PMK, BNPB juga telah memberikan simbolis bantuan lanjutan pada tanggal 7 Februari 2024.
“Deputi Rehabilitasi Rekonstruksi mengikutsertakan Komisi VIII DPR RI menyerahkan kepada petani gagal panen di Kabupaten Kudus dan Jepara,” tutur Suharyanto.
Tahun 2024 pemerintah daerah terdampak banjir mengusulkan 26.998 hektare lahan pertanian yang diharapkan dapat diberikan bantuan stimulan oleh pemerintah dengan biaya total Rp 233.822.793. I
