Indonesia bersama negara-negara G20 terus berupaya mencari formulasi pedoman yang tepat agar sektor ketenagakerjaan mampu mengimbangi disrupsi selama pandemi Covid-19.
Dalam pertemuan G20 Second Employment Working Group (EWG) melalui sambungan video pada Kamis malam (15/4/2021), Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi mengatakan, Pemerintah Indonesia melalui Kemnaker memiliki beberapa strategi dalam mengatasi tantangan era digitalisasi.
“Perkembangan digitalisasi dan dampak pandemi Covid-19 telah menciptakan double disruption terhadap ekosistem ketenagakerjaan. Jadi perlu ada strategi baru di antaranya mengurangi kesenjangan sosial antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah,” katanya pada pembukaan pertemuan G20 EWG secara virtual di Jakarta, Kamis malam (15/4/2021).
Menurutnya, UMKM perlu beralih ke dalam bentuk kewirausahaan berbasis inovasi Digital Fabrication/Talent Hub, serta memprioritaskan masyarakat yang rentan, seperti pengangguran, kelompok NEET (Not in Employment Education Training), penyandang disabilitas, pemuda dan wanita yang membutuhkan perlindungan sosial, dan insentif lebih banyak.
Anwar menjelaskan, pada era digital ini terdapat peluang bagi pemerintah dalam mengembangkan daya saing pekerja agar mampu berkarya dan menguasai dunia digital.
“Berbagai langkah diambil pemerintah dalam memanfaatkan peluang ini, yakni mengoptimalkan partisipasi pekerja dalam era digital, mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial publik untuk meningkatkan perlindungan, dan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan,” tuturnya.
Menurut Anwar, era digitalisasi juga berpengaruh terhadap situasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Saat ini, bidang ketenagakerjaan mengalami perubahan dalam kondisi kerja, jam kerja, serta lingkungan kerja yang dapat menimbulkan potensi bahaya (hazard) baru bidang K3. I
