Pemerintah Terus Perkuat Koordinasi Lintas K/L Rumuskan Kebijakan Industri Petrokimia

Pemerintah akan terus memperkuat koordinasi lintas Kementerian/Lembaga (K/L) guna merumuskan langkah kebijakan yang terukur dan implementatif, khususnya sektor industri.

Menurut Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza, berbagai masukan yang disampaikan kepada pelaku usaha akan menjadi bahan pertimbangan dalam menjaga stabilitas industri, meningkatkan daya saing dan memastikan keberlanjutan investasi sektor petrokimia nasional di tengah tekanan global.

“Saya menerima audiensi dari Lotte Chemical Indonesia untuk membahas kondisi operasional industri petrokimia di tengah dinamika global yang membuat rantai pasok menjadi terganggu,” katanya di Jakarta.

Pertemuan tersebut, Wamenperin Riza menambahkan, menjadi forum strategis untuk mendengarkan secara langsung berbagai tantangan yang dihadapi, khususnya dalam menjaga keberlanjutan produksi dan pemenuhan kebutuhan pasar domestik.

“Dalam audiensi, perusahaan menyampaikan bahwa tekanan terhadap rantai pasok global, termasuk gangguan distribusi dan kenaikan harga bahan baku, telah berdampak signifikan terhadap kinerja industri petrokimia,” jelasnya.

Wamenperin Riza menuturkan bahwa kondisi tersebut mendorong penyesuaian tingkat utilitas produksi industri petrokimia pada kisaran 60% hingga 70% sebagai langkah mitigasi untuk menjaga keberlangsungan operasional di tengah keterbatasan pasokan.

Saat ini, eskalasi konflik antara Iran, Israel dan Amerika Serikat berdampak langsung pada industri petrokimia nasional.

Gangguan pasokan bahan baku dari Timur Tengah, terutama Nafta yang memasok 70% industri petrokimia, memicu kekhawatiran akan terjadinya kelangkaan pasokan bagi industri turunannya.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga terus melakukan penguatan industri petrokimia nasional di tengah dinamika global yang penuh tantangan, seperti gejolak geopolitik, ketidakpastian ekonomi dan serbuan produk impor.

Pasalnya, Kemenperin memandang petrokimia sebagai sektor strategis hulu yang menjadi prasyarat utama untuk kemandirian industri manufaktur hilir, seperti plastik, tekstil dan farmasi.

Bahkan, Kemenperin memacu investasi di sektor kimia hulu untuk mengurangi ketergantungan impor bahan baku dengan target besarnya adalah menjadikan Indonesia sebagai produsen petrokimia nomor satu di ASEAN.

Menghadapi potensi perlambatan ekonomi global dan gejolak di Timur Tengah, Kemenperin menyiapkan mitigasi kebijakan untuk menjaga stabilitas kinerja industri manufaktur nasional agar tetap tumbuh dan berdaya saing.

Selain itu, Kemenperin memperkuat industri petrokimia melalui penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan berdaya saing untuk mendukung kebutuhan investasi, serta manufaktur. I

 

Kirim Komentar