Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menjadi percontohan integrasi data nasional menyusul penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) trilateral bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Penandatanganan kerja sama berlangsung di kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta Pusat, baru – baru ini.
MoU tersebut menjadi tonggak penting dalam penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan data atau informasi statistik pembangunan daerah secara terintegrasi, serta akurat.
Melalui MoU ini, Pemkot Surabaya juga didorong sebagai pilot project nasional untuk penguatan sinergi antarlembaga dalam hal penyediaan data statistik yang sesuai dengan kewenangan masing – masing instansi.
Ruang lingkup kerja sama meliputi penyediaan, pemanfaatan, pemadanan, pertukaran dan pengembangan data, serta informasi statistik pembangunan daerah.
Tak hanya itu, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi bagian dari komitmen kolaborasi tersebut.
Kerja sama turut mencakup pengembangan metodologi dan sistem informasi statistic, serta mendukung pelaksanaan sensus, survei, pendataan dan pemutakhiran data tunggal sosial ataupun ekonomi nasional.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan signifikansi integrasi dan rekonsiliasi data lintas instansi demi mencegah kebingungan dalam implementasi kebijakan.
Dia mengapresiasi langkah inovatif Pemkot Surabaya yang dipimpin Wali Kota Eri Cahyadi dalam menginisiasi kolaborasi trilateral.
“Saya melihat kepemimpinan Wali Kota Surabaya sangat baik dengan komunikasi yang efektif. Pak Eri Cahyadi mengusulkan model kerja sama yang akan diterapkan di Surabaya dan daerah lain,” jelasnya.
Mendagri juga memastikan dukungan penuh terhadap model integrasi data yang diusung agar di masa depan dapat direplikasi di berbagai daerah di Indonesia.
“Tentu, kami mendukung penuh kerja sama ini. Dengan dukungan dari BPS dan Bappenas, kami berharap, melalui MoU ini dapat menghasilkan data yang akurat dan bermanfaat bagi masyarakat,” tuturnya.
Menurut Wali Kota Eri Eri, kolaborasi trilateral antara Kemendagri dengan BPS dan Pemkot Surabaya merupakan tindak lanjut dari pertemuan dengan Kementerian Perumahan yang menyoroti signifikansi validitas data warga miskin.
Dari rapat tersebut, disepakati bahwa data kemiskinan akan diintegrasikan menjadi satu data tunggal nasional di bawah koordinasi BPS.
“Setelah rapat dengan Kementerian Perumahan, kami langsung menindaklanjuti dengan Kepala BPS. Bahkan, mereka terkejut dengan detail data yang dimiliki Kota Surabaya,” ungkapnya.
Wali Kota Eri menambahkan, Pemkot Surabaya telah memiliki sistem pendataan yang dapat memetakan jumlah rumah, Kepala Keluarga (KK) dan status tinggal warga secara harian di tingkat Rukun Warga (RW).
“Keakuratan data yang dimiliki Kota Surabaya ini yang kemudian melatarbelakangi penandatanganan MoU pada hari ini,” tuturnya.
Eri yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) berharap, proses integrasi data bersama BPS dan Kementerian PPN/Bappenas bisa rampung dalam waktu satu bulan.
Setelah selesai, Mendagri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas dijadwalkan mengundang seluruh kepala daerah untuk melihat hasil nyata dari proyek percontohan tersebut.
“Harapan kami adalah model data tunggal ini tidak hanya berjalan di Surabaya, tetapi juga dapat diterapkan di daerah-daerah lain di seluruh Indonesia. Dengan begitu, kebijakan dan program pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” kata Eri.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengapresiasi langkah cepat dan progresif Surabaya sebagai kota percontohan integrasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dia mengapresiasi respons cepat Wali Kota Eri Cahyadi dalam menindaklanjuti hasil diskusi terkait DTSEN yang dianggap penting untuk mewujudkan basis data nasional yang kokoh dan kredibel.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas DTSEN melalui pemutakhiran data secara reguler dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk integrasi dengan data kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil),” katanya. I
