Dalam mewujudkan penyelenggaraan transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan (SDP) yang aman, berkeselamatan dan memperhatikan pengawasan operasional, dibutuhkan suatu sinergitas antara Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda).
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Irjen Pol Risyapudin Nursin saat membacakan sambutan Menteri Perhubungan (Menhub) pada Kegiatan Seminar dan Rakornis Sinergitas Pembangunan Transportasi Menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Senin (30/9/2024).
“Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan sebagai jembatan yang menyambungkan sistem jaringan jalan raya mempunyai peran yang sangat besar dalam menghubungkan daerah terpencil di Indonesia,” ujarnya.
Dia menambahkan, di wilayah Timur Indonesia keberadaan angkutan SDP sangat mendukung dalam distribusi hasil pertanian dan produk ritel tersampaikan hingga ke tangan masyarakat.
“Tentu bersama – sama kita perlu menjaga terlaksananya sistem ini dengan efektif, efisien dan selamat,” kata Dirjen Hubdat.
Pada kesempatan ini, dia menegaskan bahwa perkembangan pelayanan transportasi SDP mengalami kenaikan yang signifikan.
Selama satu dekade ini, Direktorat Transportasi SDP sudah melayani 351 lintas penyeberangan yang terdiri dari 83 lintas komersil dan 269 lintas perintis.
“Kemudian, dari segi prasarana terdapat 13 lokasi yang telah dibangun Local Port Service (LPS),” tegasnya.
Sebagai informasi, Menhub juga telah menetapkan 24 lokasi kelas alur pelayaran sungai, 44 unit pembangunan pelabuhan penyeberangan dan 47 unit dermaga sungai dan danau.
Pemerataan pembangunan dan pelayanan ini mendukung pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi terutama di wilayah pesisir.
“Saya berharap kegiatan ini dapat menjadi momentum yang positif untuk terus melakukan sinergi dalam memajukan transportasi Indonesia, khususnya transportasi SDP dan dapat membentuk komunikasi dan komitmen yang baik dalam menyongsong Indonesia Emas 2045,” jelasnya.
Seiring dengan hal tersebut, Direktur Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Lilik Handoyo dalam laporannya menambahkan, demi terciptanya kesepahaman dan kolaborasi yang lebih baik pada kegiatan ini menghadirkan berbagai narasumber yang ahli dibidangnya.
Sejumlah narasumber itu di antaranya Kepala Baharkam Polri Komjen Pol Mohammad Fadil Imran dan Ahli Hukum Tata Negara Prof. Margarito Kamis.
“Di samping itu, akan ada narasumber lainnya, yakni Stafsus Menhub Bidang Ekonomi dan Investasi Transportasi Prof. Wihana Kirana Jaya dan Plh Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah, Kemendagri Imelda,” tuturnya.
Kegiatan seminar dan rakornis ini dilakukan selama dua hari hingga 1 Oktober 2024, dengan hari kedua diisi dengan sharing session para kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) seluruh Indonesia dan Kepala KSOPP Danau Toba.
“Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi upaya dalam mewujudkan pembangunan jaringan transportasi dan pengembangan wilayah yang dilakukan secara terintegrasi, serta peningkatan pelayanan dan sinkronisasi kebijakan,” jelasnya.
Adapun, kegiatan yang dilakukan secara hybrid ini diikuti oleh kurang lebih 1.350 peserta dan turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Prof. Eniya Listiani Dewi, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Yudi Sastro, Kepala BPSDMP Subagiyo, serta seluruh stakeholder terkait. I
