Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terus mengintensifkan penanganan darurat bencana (PDB) hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah.
Hingga Selasa, (17/12) pukul 15.00 WIB, BNPB berperan aktif dalam penguatan komando penanganan, percepatan pemulihan akses, dukungan logistik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, dengan sinergi lintas kementerian/lembaga, TNI, Polri, serta relawan.
Salah satu fokus utama penanganan saat ini adalah pembukaan dan pembersihan akses transportasi.
BNPB bersama pemerintah daerah, Kementerian PUPR dan unsur TNI – Polri mendukung pengerahan alat berat untuk membuka ruas jalan yang tertutup longsor, termasuk jalur perbatasan Tapanuli Utara – Tapanuli Tengah.
Progres pembukaan jalan alternatif telah mencapai sekitar 80% dan ditargetkan selesai dalam tiga hari ke depan, sementara pengerjaan jalan utama masih terus berlanjut.
Untuk wilayah yang sama sekali belum terjangkau kendaraan darat, BNPB mendukung distribusi logistik melalui dropping udara menggunakan helikopter.
Dalam mendukung kelancaran komunikasi dan koordinasi lapangan, BNPB menyalurkan bantuan sarana komunikasi satelit berupa 4 unit Starlink.
Hingga saat ini, lima unit telah beroperasi di wilayah terdampak untuk mengatasi blank spot, sedangkan satu unit digunakan BNPB untuk kebutuhan survei dan pemetaan lapangan.
Upaya ini mempercepat pelaporan kondisi, distribusi bantuan dan koordinasi antarinstansi di lokasi terdampak.
BNPB bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan pemerintah daerah juga terus memperkuat layanan pengungsian dan logistik.
Seluruh titik pengungsian telah dilengkapi dapur umum, fasilitas MCK dan distribusi bantuan yang dikoordinasikan melalui Posko Komando di bawah pimpinan Bupati Tapanuli Utara selaku Komandan Posko.
Bantuan logistik dari Posko Logistik Bandara Silangit telah diterima dan didistribusikan secara bertahap sesuai kebutuhan di lapangan.
Selain penanganan darurat, BNPB turut mendampingi pemerintah daerah dalam menyiapkan langkah transisi menuju pemulihan.
Peninjauan lokasi hunian sementara (huntara) di Desa Sibalanga telah dilakukan untuk memastikan progres pembangunan contoh huntara dan pendampingan awal perencanaan hunian tetap (huntap).
Koordinasi lintas sektor terus diperkuat guna mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus mengintensifkan operasi penanganan darurat menyusul bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Sumatra Utara.
Hingga Rabu (17/12), total korban meninggal dunia tercatat sebanyak 364 jiwa, dengan penambahan 4 korban jiwa ditemukan di Kabupaten Tapanuli Tengah.
Selain itu, sebanyak 75 orang dilaporkan masih hilang dan 20.982 warga bertahan di pengungsian.
Fokus utama petugas saat ini adalah melanjutkan operasi SAR di empat sektor krusial meliputi wilayah Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatandan Kota Sibolga.
Upaya pemulihan infrastruktur terus digenjot dengan mengerahkan 144 unit alat berat untuk membuka akses jalan dan memperbaiki jembatan yang putus.
Satgas TNI dari Yonzipur saat ini tengah memacu pengerjaan jembatan bailey dan compact di beberapa titik vital, seperti Jembatan Desa Garoga di Tapanuli Selatan dan Jembatan Desa Simpang Gudang di Langkat yang progresnya telah mencapai 60%.
Meski distribusi logistik via udara hari ini terkendala cuaca buruk, pemerintah telah menyalurkan 10,946 ton bantuan melalui jalur darat menggunakan armada truk menuju posko – posko pengungsian di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga hingga Serdang Bedagai.
Sebagai langkah jangka menengah, rencana pembangunan Hunian Sementara (Huntara) mulai direalisasikan di beberapa kabupaten terdampak.
Di Tapanuli Utara, pembangunan 102 unit Huntara telah dimulai sejak Sabtu (13/12), sedangkan di Tapanuli Selatan, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan relokasi hasil kesepakatan dengan PTPN IV untuk membangun 488 unit hunian bagi warga terdampak.
BNPB juga terus mengoperasikan pesawat Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk menekan intensitas hujan di wilayah Sumatra Utara guna menjaga kelancaran proses evakuasi dan perbaikan infrastruktur di lapangan. I
