Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran menteri dan kepala lembaga untuk melakukan pemadanan data tunggal sosial ekonomi yang akan digunakan sebagai rujukan kebijakan dapat rampung pada Desember 2024.
Menurut Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Presiden mengarahkan untuk dimatangkan, dimantapkan lagi, sehingga nanti diterbitkan data tunggal sosial ekonomi.
“Selama ini data kesejahteraan penduduk dimiliki oleh berbagai kementerian/lembaga,” katanya usai menemui Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta.
Mensos menjelaskan, seperti Data Tunggal Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dimiliki oleh Kementerian Sosial, data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang dimiliki Bappenas dan data serupa yang dimiliki oleh Kemenko PMK dan PT PLN.
Pemadanan data ini dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan merekonsiliasi dan mengkonsolidasi data dari berbagai lembaga, kementerian dan pemerintah daerah.
Setelah dipadankan, data tersebut akan dikembalikan oleh kementerian atau lembaga terkait.
Presiden juga meminta jajarannya untuk mematangkan data sosial tersebut sehingga pemerintah memiliki data tunggal yang dipergunakan oleh seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan proses pembangunan, termasuk untuk program penurunan dan pengentasan kemiskinan.
“Diharapkan Desember ini sudah selesailah. Diharapkan, paling tidak,” tegas Mensos.
Data tunggal ini juga akan dipergunakan pemerintah dalam menyalurkan subsidi maupun bantuan sosial secara nasional dengan tepat sasaran. I
