Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Kota Bekasi Inayatullah bersama Kepala Bagian Kerja Sama Setda Kota Bekasi Kustantinah menghadiri kegiatan Pra Rapat Koordinasi Komisariat Wilayah III Apeksi Tahun 2023.
Kegiatan tersebut berlangsung pada 2-4 Mei di The Royale Krakatau, Cilegon, Banten.
Pada tahun ini Pra Rakowil III mengusung tema Sinergi Pemerintah Kota dan Pusat Dalam Penguatan SDM dan Kebijakan Fiskal.
Pra Rakorwil III dibuka langsung oleh Asda 1 Tatang H Muftadi dengan mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dan mengapresiasi setinggi-tingginya kepada tim dari Apeksi Komisariat Wilayah III beserta seluruh perangkatnya yang telah menunjuk Kota Cilegon selaku tuan rumah dalam penyelenggaraan kegiatan Pra-Rakorwil III Apeksi tahun 2023.
“Atas nama Pemkot Cilegon saya mengucapkan selamat datang di Cilegon kepada para utusan Pra Rapat Koordinasi Komisariat Wilayah III dan saya sangat mengapresiasi,” ujarnya.
Tatang menambahkan, atas nama Pemkot Cilegon berharap agar dalam pelaksanaan Pra-Rakorwil III Apeksi berjalan dengan baik dan lancar.
Dia juga berharap Pra-Rakorwil III Apeksi dapat memberikan hasil yang menunjang dalam suksesnya pelaksanaan Rakerwil Komisariat Wilayah III Apeksi.
Sementara itu, Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Kota Bekasi Innayatullah menjelaskan, kegiatan ini digagas untuk memperkuat peran dalam pembangunan daerah.
“Berfikir berkolaborasi melakukan akselerasi perubahan dan pergerakan dalam pembangunan daerah. Utamanya dalam penguatan SDM dan kebijakan fiskal,” jelas Inayatullah.
Dia menuturkan, Apeksi memegang peranan yang penting dalam pembangunan daerah, selain itu pada kali ini, Pra Rakorkomwil membahas bersama isu strategis di antaranya penataan birokrasi kepegawaian, PPPK dan tenaga honorer, dana transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah, serta akselerasi proses penyusunan peraturan daerah, dan lainnya.
Adapun usulan rekomendasi yang dibahas dalam Rapat Kerja Nasional Apeksi Tahun 2023 adalah Kenaikan iuran anggota Apeksi, Porsi dan pemberian Dana Bagi Hasil dari Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
Selain itu, Peran Kota di Jakarta sebagai Kota Administrasi Non-Otonom terhadap Apeksi, Peran Kota Administrasi di Jakarta setelah pemindahan ibu kota ke IKN dan Penataan Jabatan Fungsional Tertentu.
“Sangat optimis dan semoga menghasilkan banyak solusi yang tentunya untuk kebaikan daerah dan masyarakat,” ungkap Inayatullah. BIG
