Kementerian Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) mengungkapkan rasio kewirausahaan Indonesia ditargetkan mencapai 3,6% pada tahun 2029.
Menurut Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Siti Azizah, Kementerian UMKM berfokus pada satu hal yaitu rasio kewirausahaan, yang sekarang berada di angka sekitar 3,29%.
“Kami memiliki target di angka 3,6% pada tahun 2029,” jelasnya dalam Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Business Advisory Council (ABAC) Meeting Side Events di Jakarta.
Dia menuturkan, terdapat tantangan yang dihadapi di era digital dalam mempromosikan dan mengembangkan kewirausahaan.
Di sisi lain, jika melihat skala pasar yang besar, jumlah bisnis e-commerce di Indonesia adalah sekitar 97% didominasi oleh usaha mikro dan kecil.
Pasarnya cukup besar, tetapi masih memiliki banyak tantangan, karena literasi di kalangan pelaku usaha belum merata, baik literasi keuangan maupun literasi digital.
“Oleh karena itu, kami memiliki banyak program di Kementerian UMKM untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas, dan bagaimana pelaku UMKM dapat menghadapi semua perubahan tersebut,” kata Siti.
Kementerian UMKM, dia menambahkan, juga mendorong lebih banyak pelaku UMKM ke digitalisasi dengan memanfaatkan dompet digital (e-wallet), transfer bank, QRIS dan sebagainya.
Terkait dengan arah kebijakan nasional untuk pengembangan kewirausahaan. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki Astacita yang salah satunya menyatakan bahwa Indonesia perlu memiliki lebih banyak lapangan kerja yang berkualitas dan mendorong kewirausahaan.
Sebagai informasi, Menteri Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan, kalau peningkatan rasio kewirausahaan menjadi salah satu strategi paling efektif untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil di kisaran 5% dalam beberapa tahun terakhir belum mampu secara signifikan menciptakan lapangan kerja baru maupun menurunkan angka kemiskinan.
Oleh karena itu, peningkatan rasio kewirausahaan menjadi sangat penting untuk menciptakan daya ungkit baru bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Maman menekankan untuk mencapai target tersebut, diperlukan ekosistem kewirausahaan yang kondusif dan pemerintah tidak bisa bekerja sendiri.
Sinergi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, dunia usaha, industri dan lembaga pendidikan, sangat dibutuhkan untuk menciptakan iklim usaha yang mendukung lahirnya wirausaha-wirausaha baru. I
