INDONESIA CAPAI NET CARBON SINK SEKTOR HUTAN DAN LAHAN

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa Indonesia mengambil langkah sistematis dan inovatif dalam mencapai net carbon sink atau penyerapan karbon bersih sektor kehutanan dan lahan di tahun 2030.

“Indonesia memadukan pertimbangan ekonomi dan sosial serta kerja sama dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan berkelanjutan,” katanya saat berbicara pada Presidency Session on Protecting Nature for Climate, Lives, and Livelihoods dalam World Climate Action Summit (WCAS) COP28 di Al Waha Theatre, Expo City Dubai, Dubai, Persatuan Emirat Arab (PEA), Sabtu (2/12/2023).

Menurut Presiden, sektor kehutanan dipilih karena 34% desa di Indonesia berada di perbatasan atau dalam hutan, dan jutaan masyarakat Indonesia bergantung dari sektor kehutanan. Untuk penuhi target tersebut, kami mengambil langkah sistematis dan inovatif.

Di hadapan para pemimpin negara, Presiden Jokowi menjelaskan upaya yang telah dilakukan Indonesia guna mencapai hal tersebut.

Kepala Negara menambahkan bahwa salah satunya Indonesia telah menerapkan moratorium permanen pembukaan hutan mencakup sekitar 66 juta hektare hutan primer dan lahan gambut sejak tahun 2019.

“Kami juga telah merehabilitasi 3 juta hektare lahan terdegradasi dan 3 juta hektare lahan gambut. Sekarang hasilnya mulai terasa, tingkat deforestasi Indonesia berkurang 75%, terendah dalam 20 tahun terakhir. Tahun depan, kami targetkan rehabilitasi 600.000 hektare lahan mangrove,” jelasnya.

Selanjutnya, Presiden Jokowi menekankan bahwa hutan dan lahan harus menjadi bagian dari aksi iklim melalui sejumlah perspektif.

Presiden juga menyampaikan pentingnya mobilisasi dukungan negara berkembang dalam mengelola hutan dan lahan secara berkelanjutan.

“Dukungan tersebut harus country-driven berdasar kebutuhan riil negara pemilik hutan. Kami apresiasi dukungan PEA membangun Mohamed bin Zayed International Mangrove Research Center di Indonesia,” tuturnya.

Baca Juga:  Kemendagri Dorong Inovasi dengan Pendekatan Aglomerasi

Selanjutnya, Jokowi menjelaskan bahwa hambatan perdagangan bukan merupakan upaya dalam mengatasi perubahan iklim dan kedua hal tersebut dapat maju secara berdampingan.

“Ini penting untuk membangun trust dan kolaborasi antara global north dan global south, serta dorong pembangunan berkelanjutan negara berkembang,” ungkapnya.

Selain itu, Presiden Jokowi mengajak para pemimpin negara untuk terus berkolaborasi dan menginisiasi kerja sama kehutanan, serta menyampaikan bahwa Indonesia terbuka untuk berbagi pengalaman dalam pengelolaan hutan dan lahan.

“Indonesia telah inisiasi kerjasama trilateral kehutanan, Indonesia, Brasil, dan Republik Demokratik Kongo. Dan kami juga siap untuk berbagi pengalaman dan knowledge dalam pengelolaan hutan dan lahan,” jelasnya.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan tersebut antara lain Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury. I

Kirim Komentar