Setelah Kota Bogor dan Kota Bekasi, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang program subsidi angkutan umum Buy The Service (BTS), dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
Penandatanganan dilakukan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPTJ Suharto bersama dengan Penjabat (Pj) Bupati Bogor Asmawa Tosepu di Ruang Rapat Bupati Bogor, Cibinong pada Rabu (3/1/2024).
Plt Kepala BPTJ Suharto menjelaskan, Bus BTS akan segera melayani masyarakat di Kabupaten Bogor dengan pembiayaan dari pemerintah pusat.
Adapun rute Bus BTS akan melintas di dua wilayah adalah Kabupaten Bogor dan Kota Bogor dengan rute Cibinong-Ciparigi.
Diharapkan rute ini dapat beroperasi pada Februari mendatang. Rute tersebut merupakan rute prioritas dari tujuh yang diusulkan Pemkab Bogor dan memiliki peluang untuk dapat diintegrasikan dengan rute lain di Kota Bogor.
“Layanan ini merupakan suatu layanan integrasi antara Kabupaten Bogor (Cibinong) dengan Kota Bogor (Ciparigi) sepanjang 23,05 km. Kami harapkan masyarakat akan lebih diuntungkan dengan adanya suatu layanan integrasi angkutan umum dengan skema BTS ini,” jelas Suharto.
Lebih lanjut dia mengapresiasi Pemkab Bogor yang juga berencana akan mengupayakan untuk mendanai operasional Bus BTS melalui APBD untuk enam koridor lain yang akan dikembangkan kedepannya.
Hal ini sejalan dengan langkah Kemenhub yang terus mendorong pemerintah daerah untuk membiayai secara mandiri operasional layanan Bus BTS.
“Kami bangga bahwa Kabupaten Bogor kedepannya akan berinisiasi untuk mengupayakan skema BTS melalui APBD dan sudah mempunyai master plan terkait pelayanan angkutan umum pada tujuh koridor,” ungkap Suharto.
Pada kesempatan yang sama, Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu menyampaikan terima kasih kepada Kemenhub melalui BPTJ yang telah mengadakan layanan ini. Dia berharap, layanan ini dapat menjadi solusi permasalahan kemacetan di Kabupaten Bogor.
“Kami ingin mengurai kemacetan lalu lintas kendaraan, nantinya angkot yang bersinggungan dengan bus BTS akan melayani trayek baru atau lainnya,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Tim Percepatan Pembangunan Strategis (TP2S) Kabupaten Bogor Yayat Supriyatna Yayat Supriyatna mengapresiasi dan mendukung perubahan layanan transportasi umum massal di wilayah Jabodetabek.
Dia menyebutkan peran pemerintah daerah sangat diperlukan dalam melakukan perubahan tersebut dengan menyediakan pendanaan secara mandiri.
“Hal ini merupakan pencerahan bagi setiap wilayah di Bodetabek, bahwa pelan tapi pasti bisa membenahi sistem angkutan dengan mengandalkan sumber penganggaran dari masing-masing daerah,” tegas Yayat.
Skema Pembelian Layanan (Buy The Service) merupakan salah satu upaya pemerintah pusat dalam rangka menyediakan layanan angkutan umum yang memadai dan menjangkau semua wilayah dalam rangka menunjang, memperlancar, dan meningkatkan pembangunan perekonomian, baik regional maupun nasional, serta memajukan kesejahteraan masyarakat.
Saat ini, perkembangan BTS di Kota Bogor yang telah resmi berbayar sejak 20 Mei 2023 dan menerapkan tarif khusus bagi pelajar, lansia dan disabilitas pada tanggal 18 September 2023 terus mengalami peningkatan jumlah penumpang setiap bulannya.
Sejak 20 Mei 2023, jumlah penumpang di 4 koridor sebesar 99.682 dan meningkat menjadi 209.843 hingga 26 Desember 2023.
Adapun dua koridor BTS di Kota Bekasi direncanakan akan dimulai pada tahun ini.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Direktur Angkutan dan Direktur Lalu Lintas BPTJ, Kepala BKD Kabupaten Bogor, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor dan unsur pemerintah daerah Kabupaten Bogor. I
