Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengingatkan pemerintah daerah (pemda) untuk tidak memanipulasi data inflasi.
“Saya menekankan sekali lagi, data inflasi harus akurat dan kredibel,” kata Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (4/9/2024).
Dia menjelaskan, telah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian terkait hal tersebut.
Berdasarkan penelusuran, Menkeu menambahkan, ditemukan sejumlah pemda yang memanipulasi data inflasi. Namun, lanjutnya, jumlahnya terbilang kecil, meski tidak merinci detailnya.
Menurut Menkeu, telah menyampaikan ke Mendagri agar pemberian apresiasi perlu dipastikan tidak menciptakan tindakan yang justru mendistorsi angka inflasi.
“Kami sepakat dengan Mendagri dan BPS untuk menjaga angka inflasi tetap akurat dan kredibel. Untuk reward, harus betul-betul berasal dari pencapaian
(achievement), karena memang tingkat harga stabil dan baik,” tegasnya.
Sebelumnya, Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menuturkan, data perhitungan inflasi oleh BPS sesuai dengan kaidah statistik dan dikelola secara independen.
Dia menyebutkan bahwa setiap proses pengumpulan data oleh BPS, mulai dari pelaksanaan survei hingga pengolahan data, dilakukan dengan mengacu pada pedoman standar internasional.
Seluruh penyelenggaraan statistik juga dilakukan dengan mekanisme penjaminan kualitas data, termasuk penentuan waktu, tempat dan target responden untuk survei harga konsumen.
“Angka yang dihasilkan BPS dapat dijamin kualitasnya dan dipertanggungjawabkan independensinya,” tegasnya.
Sementara itu, terkait tudingan kehadiran pasar murah untuk memanipulasi angka inflasi, Amalia menjelaskan, inisiatif itu merupakan langkah konkret pemerintah dalam mengendalikan inflasi di daerah.
Dugaan manipulasi data inflasi oleh pemda muncul usai Mendagri Tito Karnavian menyebutkan bahwa kepala daerah memiliki modus tersendiri untuk mengakali angka inflasi.
Pasalnya, daerah yang mampu menjaga inflasi berpeluang menerima insentif dari pemerintah, sedangkan daerah yang gagal mengendalikan inflasi bisa terkena sanksi.
Menurut Tito, hal itu membuat para kepala daerah menyusun strategi untuk memanipulasi angka inflasi.
Cara lain yang juga dilakukan oleh pemda adalah membuat pasar murah sebelum BPS melakukan survei, sehingga data yang terkumpul bukan data yang riil. I
