Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan bahwa kolaborasi berbagai pihak diperlukan untuk menciptakan Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang kompetitif atau berdaya saing.
Menurut Pelaksana Harian Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan, bagi BPD perlu berupaya meningkatkan GRC, yakni governance (tata kelola), risk management (manajemen risiko), dan compliance (kepatuhan), untuk memperbaiki profil risiko.
“Kemudian juga melakukan perbaikan kualitas SDM, diversifikasi produk dan layanan, dan juga akselerasi digital,” katanya dalam acara Peluncuran Peta Jalan Penguatan BPD Tahun 2024-2027 di Jakarta.
Dia menjelaskan bahwa BPD juga perlu mengoptimalisasikan peran asosiasi dalam mendorong upaya transformasi pada berbagai workstream.
Sementara itu, bagi pemerintah daerah (pemda), dia mengatakan bahwa perlu menambah penyertaan modal maupun mengalokasikan setoran modal yang cukup untuk BPD.
“Kemudian kepercayaan untuk mengelola seluruh dana pemda, dan proyek strategis pemerintah, terutama program-program yang tentunya ke depannya banyak yang harus dilanjutkan oleh pemerintah,” ujarnya.
Dia menuturkan, investasi dari dana abadi pemda yang disimpan di BPD juga bisa dimanfaatkan guna meningkatkan daya saing.
“Pemerintah daerah tentunya menyimpan dana abadi di perbankan, di BPD, sehingga tentunya juga ada kontribusi nanti ketika pemanfaatan dana abadi ini bisa digunakan oleh pemerintah daerah, terutama bukan untuk dana abadinya, tetapi hasil penempatan ataupun investasinya di BPD, sehingga bisa bermanfaat,” jelasnya.
Selain itu, dia menambahkan, pemerintah daerah (pemda) perlu membuat ruang sinergi dengan instansi, lembaga, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Selanjutnya, melakukan pemilihan calon pengurus BPD yang berintegritas, profesional dan kompeten.
Untuk pemangku kepentingan lainnya, dia menyatakan bahwa kolaborasi dapat dilakukan dalam optimalisasi pembiayaan ekonomi maupun berkelanjutan. I
