Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menerima kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar di Kantor Kementerian PU, Jakarta, belum lama ini.
Pertemuan tersebut membahas langkah – langkah konkret pemerintah dalam menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait musibah robohnya bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) di Sidoarjo, Jawa Timur, yang menelan korban jiwa sebanyak 67 orang.
Menteri PU menegaskan, kesiapan Kementerian PU dalam memberikan pendampingan teknis bagi pondok pesantren di seluruh Indonesia, khususnya terkait keamanan struktur bangunan dan kepatuhan terhadap izin pendirian.
Kementerian PU juga segera membuka layanan hotline konsultasi pembangunan pondok pesantren melalui Call Center 158.
“Sambil berjalannya waktu, besok Senin kami akan membuka hotline terkait konsultasi pondok pesantren. Jika ada pondok pesantren yang ingin dilakukan pengecekan bangunan dengan segera, bisa dikonsultasikan ke hotline tersebut dan tim akan langsung datang ke lokasi,” jelas.
Menteri Dody menambahkan, tim teknis akan dikerahkan dari jajaran Direktorat Jenderal Cipta Karya yang telah tersebar di seluruh Indonesia.
“Tim dari Direktorat Jenderal Cipta Karya tersebar di seluruh Indonesia, sehingga harapannya kita bisa cepat pengecekannya. Kalau terkait anggaran, insya Allah cukup dari APBN, tapi tidak menutup kemungkinan kalau nanti ada bantuan atau kolaborasi dari swasta,” tuturnya.
Dia menegaskan bahwa Kementerian PU akan melakukan sampling audit di sejumlah provinsi dengan jumlah pesantren terbanyak.
“Untuk sementara kita sampling di sembilan provinsi yang memang paling banyak pesantrennya, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatra Selatan dan seterusnya. Sementara yang kita tangani berdasarkan sampling dulu, yang tidak masuk sampling mungkin nanti dibantu lewat hotline,” ungkapnya.
Kementerian PU akan mengerjakan secara paralel, nanti input dari masyarakat tetap kita perlukan dan Tim Kementerian PU di lapangan juga sudah mulai bekerja untuk mendata dan melakukan audit.
Dalam kesempatan sama, Menko PM Muhaimin juga menjelaskan bahwa pemerintah akan membentuk Satgas Pembangunan Pesantren yang fokus pada audit bangunan dan pembenahan izin pendirian.
Dia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap Perizinan Bangunan Gedung (PBG) dan meminta agar seluruh pembangunan pesantren dihentikan sementara apabila belum memiliki izin.
“Kita perintahkan juga kepada pesantren – pesantren untuk memperbarui izin Pendirian Bangunan atau PBG. Pembangunan sekecil apapun harus ada PBG. Pembangunan sekecil apapun harus berizin dan yang terpenting kami telah memerintahkan kepada seluruh pesantren agar menghentikan proses pembangunan sampai memiliki izin,” tutur Muhaimin.
Nantinya, dia menambahkan, jajaran satgas akan melakukan cross check data bersama masyarakat dan pemerintah daerah untuk audit dan penanggulangan cepat supaya tidak terjadi musibah lagi.
Menurutnya, langkah ini penting mengingat rata-rata pesantren telah berdiri selama ratusan tahun.
Pesantren di Sidoarjo yang roboh, misalnya, diketahui telah berusia 125 tahun.
Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan audit menyeluruh bersama masyarakat dan pemerintah daerah untuk mencegah kejadian serupa.
“Jangan pernah ada lagi peristiwa musibah yang mengharukan dan mengerikan. Cukup, sekali ini saja. Mari kita bahu-membahu bekerja sama dengan pemerintah agar setiap pesantren dapat berdiri dengan aman dan berizin,” jelas Muhaimin. I
