Pertumbuhan ekonomi Kota Bandung menunjukkan tren positif dan berada pada jalur yang tepat pada Desember 2025.
Namun, di balik capaian tersebut, persoalan ketimpangan sosial masih menjadi pekerjaan rumah yang harus ditangani secara serius.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan usai menghadiri Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Bandung Tahun 2025 di Hotel Papandayan, Kota Bandung.
Dia menjelaskan, berdasarkan data terkini, pertumbuhan ekonomi Kota Bandung berada dalam trajektori yang baik.
Pada Semester I/2025, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,46%, sedangkan pada Triwulan III/2025 mencapai 5,23%.
Selain itu, tingkat kemiskinan menurun hingga 3,78% dan tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan.
“Secara umum, ekonomi Kota Bandung on track. Pertumbuhan berjalan baik, kemiskinan dan pengangguran menurun,” tegasnya.
Namun demikian, Farhan menekankan ketimpangan sosial masih tergolong tinggi, tercermin dari gini ratio Kota Bandung yang berada di angka 0,4, lebih tinggi dibandingkan dengan standar nasional yang berada di kisaran 0,3.
“Ketimpangan ini menjadi fokus kami untuk berbenah. Jumlah penduduk miskin memang berkurang, tetapi kualitas kemiskinan masih menjadi tantangan karena ada kelompok masyarakat yang justru semakin rentan,” tuturnya.
Wali kota Farhan memastikan, kondisi tersebut menjadi dasar penting bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk memperkuat kebijakan yang lebih presisi dan berpihak pada kelompok rentan.
Menurutnya, pembangunan tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga harus memastikan pemerataan kesejahteraan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bandung Anton Sunarwibowo menekankan pentingnya kebijakan berbasis data sebagai fondasi pembangunan daerah.
Dia menyampaikan, Forum Satu Data menjadi ruang strategis untuk memperkuat integrasi dan kualitas data lintas sektor.
Anton menjelaskan, melalui penguatan Satu Data Kota Bandung, termasuk inovasi LACI RW, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan dukungan terhadap Sensus Ekonomi 2026, Pemkot Bandung berupaya menghadirkan data yang akurat, mutakhir, serta terintegrasi sebagai dasar perencanaan pembangunan.
“Data yang kuat akan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. Dengan integrasi data sosial dan ekonomi hingga tingkat RW, pemerintah dapat memahami kondisi masyarakat secara lebih detail,” tuturnya.
Menurut Anton, penguatan tata kelola data juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan memastikan program pembangunan benar – benar menjawab kebutuhan warga.
Melalui Forum Satu Data, Pemkot Bandung menegaskan komitmennya untuk menjadikan data sebagai pijakan utama dalam pengambilan kebijakan, sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi yang dicapai dapat berjalan beriringan dengan upaya pengurangan ketimpangan sosial. BIG
