Kementerian Pertanian (Kementan) bergerak cepat memulihkan sektor pertanian pascabencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Utara dan Tengah Sumatra pada akhir November 2025.
Pemerintah menyiapkan anggaran Rp1,49 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, sekaligus mengusulkan tambahan anggaran Rp5,1 triliun untuk mempercepat pemulihan di tiga provinsi terdampak.
Hal tersebut disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman (Mentan Amran) dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR, Senayan, Jakarta.
Dia menegaskan, Kementan berkomitmen membantu petani bangkit dari dampak bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
“Kementerian Pertanian berupaya membantu memulihkan sektor pertanian di ketiga provinsi terdampak pasca bencana, baik dengan mengoptimalkan anggaran APBN 2026 yang tersedia maupun dengan mengusulkan anggaran tambahan apabila memungkinkan,” ujarnya.
Mentan merinci, alokasi anggaran APBN Kementan 2026 yang siap digulirkan untuk pemulihan pascabencana mencapai Rp1,49 triliun.
Dia menuturkan, alokasi bantuan terdiri atas bantuan benih tanaman, rehabilitiasi tanaman perkebunan dan penyediaan alsintan, pupuk, serta pestisida.
“Alokasi anggaran APBN Kementerian Pertanian 2026 yang siap digulirkan untuk pemulihan pascabencana mencapai Rp1,49 triliun, yang terdiri dari rehabilitasi lahan sawah ringan, sedang dan irigasi sebesar Rp736,21 miliar, bantuan benih tanaman pangan Rp68,6 miliar, rehab kawasan perkebunan Rp50,46 miliar, serta penyediaan alsintan, pupuk, pestisida Rp641,25 miliar,” tutur Mentan.
Alokasi bantuan ini, dia menambahkan, diprioritaskan untuk wilayah yang paling terdampak, khususnya lahan sawah yang mengalami kerusakan ringan dan sedang.
Sementara itu, untuk lahan sawah yang mengalami kerusakan berat, Mentan menegaskan perlunya sinergi lintas kementerian.
Menurutnya, rehabilitasi sawah rusak berat membutuhkan kerja sama dengan Kementerian ATR/BPN terkait penataan ruang dan Kementerian PUPR untuk perbaikan jaringan irigasi.
Selain mengoptimalkan anggaran yang tersedia, Kementan memperkirakan kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp5,1 triliun guna memulihkan sektor pertanian secara komprehensif di tiga provinsi terdampak.
“Kebutuhan ini berasal dari pemulihan sektor pertanian di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat yang harus dilakukan secara menyeluruh di seluruh lokasi terdampak. Di sisi lain, program prioritas untuk menjaga pertanian berkelanjutan tetap harus berjalan,” jelasnya.
Usulan tambahan anggaran Rp5,1 triliun tersebut akan difokuskan untuk rehabilitasi tambahan lahan sawah senilai Rp3,4 triliun, rehabilitasi kawasan perkebunan Rp456,4 miliar, dan bantuan benih hortikultura Rp19,1 miliar.
Selain itu, pakan ternak Rp262,8 miliar, penyediaan sarana dan prasarana Rp674,7 miliar dan rehabilitasi bangunan, serta sarana penunjang lainnya sebesar Rp291 miliar.
Untuk itu, Amran memohon dukungan Komisi IV DPR agar proses pemulihan pascabencana, khususnya di sektor pertanian, dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
“Pada kesempatan ini kami memohon dukungan pimpinan dan anggota Komisi IV DPR untuk mendukung alokasi tambahan anggaran dalam rangka mempercepat pemulihan pascabencana,” ujarnya.
Selain melalui APBN, Kementan juga telah menggalang bantuan kemanusiaan.
Mentan Amran melaporkan, donasi dari Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Peduli telah terkumpul sebesar Rp75 miliar.
“Bantuan tersebut telah kami kirimkan dalam tiga tahap bekerja sama dengan TNI AL, TNI AU, TNI AD, dan Polri,” ungkapnya.
Bencana hidrometeorologi berupa banjir bandang, luapan sungai dan tanah longsor tersebut melanda wilayah Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Daerah yang paling terdampak antara lain Aceh Tamiang, Agam, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan.
Berdasarkan data per 13 Januari 2026, luas sawah terdampak di ketiga provinsi mencapai 107.324 hektare.
Rinciannya, sawah rusak ringan seluas 56.077 hektare, rusak sedang 22.152 hektare dan rusak berat 29.095 hektare.
Dari total tersebut, lahan tanaman padi dan jagung yang mengalami puso atau gagal panen mencapai 44.600 hektare.
Selain itu, lahan perkebunan nonsawit, seperti kopi, kakao dan kelapa dalam terdampak seluas 29.310 hektare.
Lahan hortikultura yang rusak mencapai 1.803 hektare, sedangkan jumlah ternak mati atau hilang tercatat lebih dari 820.000 ekor.
Kementan juga mencatat kerusakan infrastruktur pertanian, antara lain 58 unit Rumah Potong Hewan (RPH), 2.300 unit alsintan hilang, 74 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) rusak, tiga bendungan rusak, jaringan irigasi rusak sepanjang 152 kilometer, dan 820 unit jalan produksi terdampak.
“Tentu data dampak bencana ini bersifat dinamis dan terus kami perbarui setiap hari melalui koordinasi intensif antara unit Eselon I Kementerian Pertanian dan dinas pertanian di daerah terdampak,” jelas Mentan. I
