Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan, inflasi Januari 2026 masih dalam kondisi terkendali.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), secara year on year inflasi pada Januari 2026 sebesar 3,55%.
Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, angka tersebut memang berada di atas target inflasi nasional 2,5% plus minus 1% atau rentang 1,5% hingga 3,5%.
Namun demikian, dia menekankan bahwa kondisi tersebut perlu dilihat secara lebih komprehensif.
“Tidak perlu khawatir, karena tidak menggambarkan kenaikan harga barang jasa sebenarnya,” ujarnya saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam Program Tiga Juta Rumah yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.
Mendagri menjelaskan, penyumbang terbesar inflasi year on year Januari 2026 berasal dari kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,72%.
Dari angka tersebut, tarif listrik menyumbang paling besar, yakni 1,49%.
“Karena harga listrik di Januari 2026 normal tanpa subsidi, dibandingkan dengan harga listrik pada saat Januari tahun 2025 itu 50% disubsidi pemerintah, sehingga seolah-olah terjadi kenaikan listrik, padahal tidak,” jelasnya.
Untuk menggambarkan kondisi riil di lapangan, Mendagri mengatakan perlu juga melihat inflasi dari sisi month to month.
Berdasarkan data BPS, inflasi Januari 2026 secara month to month justru mengalami deflasi sebesar 0,15% dibandingkan Desember 2025.
Dari angka tersebut, sektor makanan, minuman, dan tembakau menyumbang paling besar, yakni minus 0,30%.
“Berita bagus, artinya apa? Barang dan jasa terkendali dari tadinya naik didorong oleh Natal dan Tahun Baru itu turun di Januari menjadi minus 0,15%,” tutur Mendagri.
Meski inflasi nasional relatif terkendali, dia mengingatkan sejumlah daerah yang inflasinya terbilang tinggi agar melakukan langkah pengendalian.
Mendagri juga meminta pemda untuk mewaspadai pergerakan harga sejumlah komoditas, seperti cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, bawang putih, dan beras di beberapa wilayah.
Di lain sisi, dia juga mengingatkan pemda agar membangun ketahanan pangan terutama yang berada di daerah rawan bencana.
Mendagri mencontohkan pengalaman di Provinsi Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara yang sempat mengalami gangguan infrastruktur akibat bencana, sehingga membuat kelangkaan pasokan dan lonjakan harga pangan.
“Belajar dari pengalaman ini, daerah yang rawan logistiknya kalau ada apa – apa harus memiliki ketahanan logistik, baik secara mandiri maupun stok. Mandiri itu maksudnya menanam sendiri memproduksi sendiri, minimal untuk tiga bulan,” ungkapnya. I
