Tiga kementerian mencakup Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf) menegaskan komitmen bersama untuk bersinergi mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem melalui penguatan sektor UMKM dan ekonomi kreatif.
Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan dihadiri Menteri UMKM Maman Abdurrahman, serta Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifky Harsya.
Rapat membahas langkah konkret tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengentasan Kemiskinan Ekstrem yang berlangsung di Mbloc Space, Jakarta.
Menteri UMKM Maman menegaskan, pihaknya akan terus mengoptimalkan berbagai instrumen kebijakan agar intervensi pemerintah tepat sasaran, khususnya bagi kelompok masyarakat di lapisan terbawah.
“Kami mengoptimalkan sektor usaha mikro dan kecil sebagai ujung tombak pengentasan kemiskinan ekstrem. Melalui penyaluran KUR yang menyasar Desil 1 hingga Desil 4, serta pemanfaatan fasilitas publik sebagai ruang usaha,” ujarnya.
Dia menjelaskan, dari total alokasi KUR yang mencapai Rp96 triliun per 3 Mei 2026, sekitar Rp70 triliun disalurkan ke sektor usaha mikro.
“Sektor mikro ini berkontribusi terhadap upaya kita untuk menghilangkan kemiskinan ekstrim, karena sebagian besar yang bekerja di situ yang memang masuk dalam kategori miskin ekstrim. Rata – rata sebagian besar masuk dalam kategori pekerja informal ini mau kita pindahkan menjadi pekerja formal,” kata Menteri UMKM.
Lebih lanjut, dia mendorong optimalisasi pemanfaatan fasilitas publik milik pemerintah, swasta dan BUMN sebagai ruang produktif bagi pengusaha UMKM dan ekonomi kreatif.
“Inisiatif ini dinilai mampu menciptakan ekosistem kolaboratif yang membuka peluang usaha, khususnya bagi generasi muda sehingga dapat menyerap tenaga kerja,” tutur Menteri Maman.
Senada, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif memiliki peran strategis dalam menyerap tenaga kerja serta menciptakan pelaku usaha baru di berbagai lapisan masyarakat.
Dia menuturkan, pemerintah menargetkan hingga tahun 2029 sedikitnya 10 juta masyarakat dapat bekerja secara formal atau menjadi wirausaha.
“Melalui penguatan UMKM dan ekonomi kreatif, kita ingin menggerakkan penanggulangan kemiskinan ekstrem secara masif. Ini menjadi kewajiban bersama agar target penurunan kemiskinan ekstrem pada 2026 dan kemiskinan nasional maksimal 5% pada 2029 dapat tercapai,” ungkapnya.
Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifky Harsya menegaskan pentingnya pemerataan pengembangan ekonomi kreatif hingga ke daerah.
Dia mengatakan, talenta ekonomi kreatif di berbagai wilayah, termasuk desa dan kecamatan, perlu terus didorong agar dapat naik kelas dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional.
“Ekonomi kreatif tidak hanya tumbuh di kota besar, tetapi juga di seluruh pelosok Indonesia. Tugas kita adalah memastikan mereka mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang,” ujarnya.
Melalui sinergi lintas kementerian ini, pemerintah optimistis pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif dapat menjadi motor utama dalam mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem, sekaligus memperkuat struktur ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. I
