Tingginya kepercayaan Jepang terhadap pekerja Indonesia harus dijawab dengan penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang semakin berkualitas dan berdaya saing global.
Oleh karena itu, kata Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar, pemerintah mempercepat transformasi penyiapan tenaga kerja melalui program SMK Go Global, penguatan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, serta dunia usaha.
“Jepang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar, sedangkan Indonesia memiliki SDM yang terus kita siapkan dengan lebih baik. Oleh karena itu, hubungan kedua negara harus dibangun atas dasar saling membutuhkan dan saling memberikan perlindungan,” ujarnya saat menghadiri kegiatan pembekalan sekaligus pelepasan Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Pendopo Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
Dia menjelaskan, komitmen tersebut diperkuat setelah dirinya melakukan kunjungan kerja ke Jepang dan bertemu langsung dengan Ministry of Justice Hiroshi Hiraguchi dan Minister in Charge of a Society of Well-Ordered and Harmonious Coexistence with Foreign Nationals Kimi Onoda.
Dalam pertemuan tersebut, kedua negara sepakat memperkuat kerja sama untuk memastikan mobilitas tenaga kerja berlangsung aman, legal dan memberikan perlindungan yang optimal bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Menurutnya, pemerintah Jepang juga menyampaikan apresiasi terhadap karakter pekerja Indonesia yang dikenal disiplin, taat hukum, mampu beradaptasi, serta memiliki etos kerja yang baik.
Pengakuan tersebut, lanjut Menko Muhaimin, menjadi modal penting yang harus dijaga melalui peningkatan kualitas SDM secara berkelanjutan.
Saat berada di Jepang, dia juga mengunjungi sejumlah perusahaan yang mempekerjakan pekerja migran Indonesia.
Dari dialog langsung dengan para pekerja, Menko PM melihat reputasi positif pekerja Indonesia telah menjadi modal kepercayaan yang perlu terus diperkuat.
“Kepercayaan itu tidak datang begitu saja. Oleh karena itu, kita harus memastikan setiap calon pekerja migran berangkat dengan kompetensi, keterampilan, kemampuan bahasa dan kesiapan budaya yang baik,” jelasnya.
Guna menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah menjadikan program SMK Go Global sebagai salah satu prioritas nasional dalam menyiapkan talenta Indonesia yang siap bersaing di pasar kerja internasional.
Melalui program ini, kurikulum pendidikan vokasi didorong lebih adaptif terhadap kebutuhan industri global, sehingga peserta didik telah memiliki perencanaan karier sejak awal masa pendidikan.
Selain memperkuat pendidikan vokasi, pemerintah juga terus mengoordinasikan dukungan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi calon pekerja migran yang telah memperoleh job order.
Skema tersebut diharapkan dapat membantu pembiayaan pelatihan, sertifikasi hingga keberangkatan dengan bunga yang terjangkau.
Menko Muhaimin juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur yang telah memberikan pelatihan dan dukungan kepada calon pekerja migran. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, LPK, dunia usaha, dan lembaga pendidikan menjadi kunci lahirnya talenta Indonesia yang mampu bersaing di tingkat global.
Dia menegaskan, transformasi pekerja migran Indonesia harus diarahkan dari dominasi sektor informal menuju tenaga kerja profesional dengan kompetensi sesuai standar internasional.
Pada saat yang sama, pemerintah juga berkomitmen memberantas berbagai praktik penempatan ilegal maupun penyalahgunaan proses rekrutmen yang merugikan masyarakat.
“Ke depan kita ingin nama Indonesia semakin dikenal karena kualitas talenta yang profesional, kompeten, dan berintegritas. Kepercayaan yang sudah diberikan negara mitra seperti Jepang harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas SDM Indonesia agar mampu bersaing di tingkat dunia,” jelas Menko Muhaimin. I
