Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan peran pemerintah daerah (pemda) hingga tingkat desa dalam mendukung percepatan eliminasi Tuberkulosis (TBC).
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya pembagian peran yang jelas pada setiap tingkatan pemerintahan agar program penanggulangan TBC dapat terlaksana di lapangan.
“Pemerintah pada tingkat provinsi ini sebagai pengendali kebijakan, sekali lagi, kemudian bupati dengan wali kota sebagai yang mengintegrasikan program APBD, juga kecamatan ini sebagai koordinator operasional, lalu juga dari desa dan lurah ini pendataan dan deteksi,” ujarnya saat memberikan sambutan dan arahan dalam kegiatan Deklarasi Desa Siaga Tuberkulosis di Pendopo Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.
Guna mewujudkan hal tersebut, Wiyagus menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga dan keterlibatan masyarakat agar setiap peran dapat berjalan saling mendukung.
Selain koordinasi pemerintah pusat dan daerah hingga tingkat desa, penanggulangan TBC perlu melibatkan Posyandu, PKK, tokoh masyarakat, akademisi, serta media dalam memberikan sosialisasi dan menghilangkan stigma terhadap TBC.
“Sebenarnya TBC ini bisa disembuhkan, yang penting kita tetap berkolaborasi,” ungkapnya.
Wiyagus menegaskan, keterlibatan pemerintah dalam penanggulangan TBC merupakan bagian dari pelaksanaan amanat konstitusi untuk memenuhi hak masyarakat atas pelayanan kesehatan.
Oleh karena itu, lanjutnya, dukungan terhadap program kesehatan perlu diwujudkan melalui pelaksanaan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Jadi, tidak usah khawatir gitu, kalau kita mendukung program CKG atau Cek Kesehatan Gratis, mendukung eliminasi tuberkulosis, ini bukan semata – mata mendukung Bapak Presiden, tapi mendukung bagaimana konstitusi ini benar – benar operasional dan berjalan, lalu dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya.
Sejalan dengan amanat tersebut, Wiyagus mengapresiasi pemda yang telah memasukkan program kesehatan ke dalam dokumen perencanaan daerah.
Khusus dalam penanggulangan TBC, dia menekankan agar program yang telah tercantum dalam perencanaan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar – benar dilaksanakan di lapangan, sehingga manfaatnya dirasakan masyarakat.
“Kita pastikan ini benar – benar ada dan operasional, bukan hanya sekadar dokumen di atas kertas gitu, tapi tidak operasional,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Wiyagus turut mengapresiasi para kader TBC yang berperan dalam mendukung pelaksanaan program di tengah masyarakat.
Dia secara khusus menyoroti keberanian dan semangat para kader perempuan dalam menjalankan peran tersebut. “Kemudian, khusus kepada kader TBC sekali lagi terima kasih.”
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Sumarno yang mewakili Gubernur Jawa Tengah, Bupati Jepara Witiarso Utomo, jajaran pemerintah daerah, unsur Forkopimda, dan kader Kesehatan se-Jawa Tengah. I
