Badan Nasional Penaggulangan Bencana (BNPB) mencatat dampak kekeringan di sembilan wilayah.
Berdasarkan data dalam bahan pemaparan, kekeringan berdampak pada 77.555 keluarga atau 267.913 jiwa.
Bantuan air bersih yang tercatat disalurkan mencapai 3.021.700 liter dengan dukungan 55 tangki.
Sembilan wilayah yang melaporkan penanganan kekeringan meliputi Kabupaten Bogor, Boyolali, Pekalongan, Sragen, Grobogan, Kulon Progo, Jombang, Bone, serta Kota Tangerang Selatan.
Kabupaten Bogor mencatat jumlah keluarga terdampak terbanyak, yaitu 41.061 keluarga atau 139.125 jiwa.
Pada Kabupaten Boyolali, sebanyak 12.022 keluarga atau 57.311 jiwa terdampak, sedangkan di Kabupaten Pekalongan tercatat 11.282 keluarga atau 36.384 jiwa.
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus melakukan penanganan melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Upaya tersebut antara lain meliputi penyediaan tandon atau bak penampung air, pemanfaatan sumur bor dan sumber air alternatif, serta pembangunan embung dan penampungan air hujan.
BNPB juga menerima laporan kejadian banjir dan cuaca ekstrem di sejumlah daerah. Banjir di Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, yang dilaporkan sejak Sabtu (24/10), berdampak pada 1.368 orang.
Genangan air dilaporkan masih menggenangi permukiman selama sekitar tiga hari.
Banjir yang belum surut juga dilaporkan terjadi di Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Tenggara.
Sementara itu, cuaca ekstrem yang terjadi di Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, sejak Minggu (25/10) berdampak pada 124 orang.
Kejadian tersebut mengakibatkan kerusakan rumah. Warga terdampak dilaporkan mengungsi ke rumah keluarga.
BNPB terus memantau perkembangan situasi dan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan penanganan sesuai kondisi di lapangan, termasuk memastikan kebutuhan warga terdampak terpenuhi, serta mengantisipasi kemungkinan dampak lanjutan.
Memasuki musim hujan Tahun 2026/2027, kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi menjadi perhatian pemerintah.
Berdasarkan data historis dalam bahan pemaparan, terdapat 253 kabupaten/kota rawan banjir dan 202 kabupaten/kota rawan longsor, dengan potensi penduduk terdampak mencapai 113,8 juta jiwa.
Puncak musim hujan diperkirakan berbeda di setiap wilayah. Sumatra diperkirakan mengalami puncak pada Desember dan Januari, Jawa pada Februari dan Januari, sedangkan Kalimantan pada Januari dan Maret.
Wilayah lainnya juga perlu menyesuaikan kesiapsiagaan berdasarkan karakteristik musim hujan setempat.
Untuk mengantisipasi dampak bencana, pemerintah daerah didorong menetapkan dan mengaktifkan rencana aksi musim hujan pada November 2026.
Pembaruan rencana kontingensi perlu dilakukan dengan memperhatikan skenario dampak, pembagian peran antarinstansi, pemicu aktivasi, jalur evakuasi, dan ketersediaan sumber daya.
Kesiapan logistik juga perlu diperiksa untuk memastikan kebutuhan pengungsi dapat terpenuhi.
Sistem peringatan dini perlu diuji hingga tingkat desa, sedangkan posko, perahu karet, tim reaksi cepat, pemantauan tinggi muka air, dan dapur umum perlu disiapkan sebelum memasuki puncak musim hujan.
Perhatian khusus juga diperlukan pada lereng yang terdampak karhutla, terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Pemantauan sejak awal musim hujan penting dilakukan untuk mengantisipasi potensi banjir bandang dan longsor.
BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi karhutla maupun bencana hidrometeorologi.
Masyarakat di wilayah rawan diharapkan mengikuti informasi cuaca dan peringatan dini dari sumber resmi, menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran, menghemat penggunaan air bersih, serta segera melaporkan kejadian bencana kepada petugas setempat.
Kesiapsiagaan sejak dini, koordinasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko, serta dampak bencana. I
