Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengidentifikasi sejumlah persoalan yang perlu diselesaikan untuk mendukung pengembangan industri data center di Indonesia, mulai dari ketersediaan listrik dan air, teknologi hingga regulasi dan kesiapan sumber daya manusia.
Menurut Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza, hal ini dibahas dalam rapat Tim Nasional (Timnas) Data Center yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, PT PLN (Persero), serta pelaku industri data center yang digelar di Jakarta.
Dia menjelaskan bahwa rapat perdana tersebut bertujuan memetakan berbagai persoalan yang berpotensi muncul dalam operasionalisasi maupun investasi industri data center di Indonesia.
“Rapat pertama ini kita membahas dan mengidentifikasi beberapa persoalan yang muncul nanti ketika operasionalisasi data center dan investasi data center mungkin banyak,” kata Wamenperin Riza.
Selain regulasi, lanjutnya, rapat tersebut juga membahas kesiapan infrastruktur pendukung, terutama pasokan listrik dan air, serta pemanfaatan teknologi agar operasional industri data center dapat berjalan lebih efisien.
Dia menuturkan bahwa pertemuan perdana itu juga menjadi momentum untuk menyusun sejumlah agenda pembahasan berikutnya, termasuk rapat teknis guna menindaklanjuti berbagai persoalan yang telah diidentifikasi.
Dalam rapat tersebut, Wamenperin Eiza juga menyampaikan usulan pembahasan mengenai pengembangan pusat data di sejumlah wilayah yang memiliki kawasan industri.
Terdapat sekitar 10 provinsi yang diusulkan untuk dikaji, termasuk kawasan di Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta sejumlah wilayah di luar Jawa.
Namun, penentuan lokasi pengembangan tersebut masih akan dibahas lebih lanjut dengan mempertimbangkan masukan dari kementerian dan lembaga terkait, serta kesiapan masing – masing wilayah.
Sementara itu, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Ichsan Zulkarnaen Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengatakan, pembahasan dilanjutkan melalui pertemuan teknis untuk merumuskan penyelesaian atas persoalan energi, ketersediaan listrik, teknologi hingga sumber daya manusia.
“Sementara ini, kita masih juga melihat beberapa data center yang besar di Singapura dan juga Malaysia, itu menjadi salah satu benchmark kita,” ungkapnya.
Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Kementerian KKP Kartika Listriana menyatakan dukungan terhadap pengembangan industri data center, termasuk melalui penyelarasan perizinan pemanfaatan ruang laut.
Dari sisi penyediaan energi, Direktur Retail Dan Niaga PLN M. Fahrur Rozy menyatakan, siap mendukung peluang investasi data center di Indonesia.
Namun, lanjutnya, pemenuhan kebutuhan listrik untuk industri tersebut tetap harus memperhatikan ketersediaan pasokan bagi masyarakat agar pelayanan publik tidak terganggu.
Direktur Utama Telkom NeutraDC Rakhmad Tunggal Affirudin menyampaikan, industri data center memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan ekosistem digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) di Indonesia, termasuk memperkuat kedaulatan digital nasional.
Dia menyebutkan, kapasitas data center yang saat ini beroperasi sekitar 600 megawatt.
Sementara itu, kebutuhan kapasitas diproyeksikan meningkat menjadi 3 gigawatt hingga 11,7 gigawatt pada tahun 2030.
Menurut perhitungannya, kebutuhan belanja modal (capital expenditure/capex) pembangunan data center di Indonesia berkisar US$7 juta hingga US$9 juta per megawatt, sehingga potensi investasi dari pengembangan industri ini diperkirakan sangat besar. I
