Indonesia kembali memperoleh pengakuan internasional atas capaian pengendalian perubahan iklim.
Bersama Norwegia, Indonesia mengumumkan Kontribusi Berbasis Hasil Tahap Kelima (Results-Based Contribution/RBC 5) senilai US$100 juta atas capaian penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan.
Dukungan ini memperkuat kemitraan kedua negara dalam mendorong aksi iklim berkelanjutan, sekaligus mendukung pencapaian target iklim nasional.
Pengumuman tersebut disampaikan dalam pertemuan bilateral Indonesia – Norwegia di Paviliun Indonesia, pada rangkaian Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) di Antalya, Türkiye.
Utusan Khusus Presiden Indonesia Bidang Iklim dan Energi Hashim S. Djojohadikusumo menyambut baik kontribusi terbaru Norwegia tersebut.
Menurutnya, dukungan tambahan sebesar US$100 juta mencerminkan kepercayaan bersama dan komitmen kedua negara untuk menerjemahkan capaian penurunan emisi yang telah terverifikasi menjadi aksi iklim berkelanjutan.
“Pada kesempatan ini, kami menyambut baik pengumuman tambahan kontribusi sebesar US$100 juta dari Norwegia sebagai kontribusi kelima dalam kemitraan ini. Dukungan yang berlanjut ini mencerminkan kepercayaan bersama dan komitmen kita untuk mengubah capaian yang telah terverifikasi menjadi aksi iklim yang berkelanjutan,” ujar Hashim.
Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan peningkatan jumlah personel penjaga hutan dan pemadam kebakaran dari 5.000 orang menjadi 70.000 orang untuk memperkuat perlindungan hutan dan konservasi.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Moh, Jumhur Hidayat menegaskan, pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) membutuhkan aksi terkoordinasi lintas sektor.
“Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan (Forestry and Other Land Use/FOLU) memiliki peran penting melalui pengurangan deforestasi dan degradasi hutan, perlindungan gambut dan mangrove, pemulihan ekosistem, serta pencegahan kebakaran,” ujarnya.
Dalam hal ini, KLH/BPLH berperan menjaga integritas pencapaian NDC melalui penguatan koordinasi lintas sektor, penyelarasan hasil mitigasi sektoral dengan target nasional dan peningkatan sistem pengukuran, pelaporan, serta verifikasi emisi gas rumah kaca (Measurement, Reporting and Verification/MRV) dan sistem pencatatan nasional.
Indonesia juga menegaskan bahwa pelaksanaan pembayaran berbasis hasil harus selaras dengan kerangka Nilai Ekonomi Karbon nasional, target NDC, pengaturan MRV dan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim.
Pencatatan dan penghitungan yang terintegrasi diperlukan untuk mencegah penghitungan ganda (double counting) dan memastikan pemanfaatan hasil mitigasi sesuai dengan ketentuan nasional.
Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, yang mewakili pemerintah Indonesia dalam acara tersebut mencontohkan peran Masyarakat Peduli Api dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
Menurutnya, pengetahuan warga setempat turut membantu menjaga hutan dari ancaman kebakaran.
“Masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan harus menjadi mitra dalam konservasi dan pengelolaan hutan lestari, serta memiliki kesempatan untuk meningkatkan penghidupan mereka,” tutur Wamenhut.
Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia Sigrun Aasland turut mengapresiasi pencapaian Indonesia.
Dia menjelaskan, Indonesia telah menunjukkan bahwa kebijakan yang ambisius dan langkah yang terarah dapat memberikan hasil yang signifikan bagi iklim, alam dan masyarakat.
“Melalui kontribusi ini, kami mengapresiasi kemajuan Indonesia dalam melindungi hutan,” tuturnya.
Pemerintah Norwegia memberikan kontribusi sebesar US$100 juta untuk RBC Tahap V dengan nilai pembayaran US$10 per ton CO₂ ekuivalen.
Nilai tersebut meningkat dibandingkan empat tahap kontribusi sebelumnya yang menggunakan tarif US$5 per ton CO₂ ekuivalen.
Kontribusi tahap kelima ini diberikan atas capaian penurunan emisi Indonesia untuk periode 2020 – 2023.
Sebelumnya, Indonesia telah menerima total US$216 juta melalui empat tahap kontribusi Norwegia atas penurunan emisi terverifikasi untuk periode 2016 – 2017 hingga periode 2019 – 2020.
Kerja sama Indonesia – Norwegia ini menegaskan bahwa keberhasilan aksi iklim tidak hanya ditentukan oleh besarnya penurunan emisi, tetapi juga oleh integritas lingkungan, kredibilitas sistem pengukuran dan pelaporan, perlindungan hak masyarakat, serta akuntabilitas pembiayaan.
Indonesia berkomitmen memperkuat seluruh aspek tersebut agar capaian mitigasi dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi lingkungan, serta masyarakat. I
