Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Ditjen Hubdat Kemenhub) memperkuat aksi nyata penanganan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan di Jawa Timur (Jatim) sebagai komitmen mencapai target Zero Over Dimension Over Load (ODOL) 2027.
Upaya ini dilakukan melalui integrasi data kendaraan, penguatan pengawasan dan penegakan hukum, serta percepatan normalisasi kendaraan lebih dimensi.
Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Aan Suhanan mengatakan, Jawa Timur merupakan salah satu wilayah vital mobilitas angkutan barang, sehingga membutuhkan penguatan sinergi dan kolaborasi semua pihak dalam penanganan kendaraan lebih dimensi, serta lebih muatan.
“Upaya tersebut tidak hanya dilakukan dengan penindakan di jalan, tapi juga harus dimulai dari memastikan kendaraan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan,” jelasnya saat memberikan sambutan dalam Forum East Java Land Transport Meeting 2026 dengan tema Menuju Zero ODOL 2027 dan Transportasi Darat yang Berkeselamatan.
Menurutnya, penanganan kendaraan Over Dimension Over Load tidak bisa dilakukan parsial, karena harus dilakukan secara komprehensif dari hulu ke hilir oleh semua pihak.
“Secara komprehensif, mulai dari memastikan kendaraan sesuai dengan spesifikasi teknis dan regulasi, menjaga integritas pengujian berkala kendaraan hingga memperkuat pengawasan dan penegakan hukum,” ujar Aan di Surabaya, Jawa Timur.
Secara nasional, pemerintah telah menyusun sembilan Rencana Aksi Nasional untuk mewujudkan target Zero ODOL 2027 dan dua langkah prioritas atau quick wins yang didorong adalah integrasi pendataan angkutan barang menggunakan sistem elektronik melalui BLUe, emanifest (SUMBA), serta validasi lintas instansi lainnya.
Lalu, penguatan pengawasan, pencatatan dan penindakan kendaraan angkutan barang dengan memanfaatkan teknologi Weigh in Motion (WIM), Automatic Number Plate Recognition (ANPR) hingga ETLE HUB.
Aan menambahkan, khusus di Jawa Timur percepatan penanganan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan dilakukan melalui penguatan titik deteksi dan pengawasan di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pemanfaatan WIM, ANPR, dan ETLE HUB pada koridor logistik strategis.
Dia menyebutkan, koordinasi lintas instansi, sinkronisasi pengaturan kelas jalan dengan batas muatan kendaraan, sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha angkutan barang juga menjadi bagian dari upaya mempercepat implementasi Zero ODOL di Jawa Timur.
“Keberhasilan Zero ODOL 2027 membutuhkan kesiapan wilayah dan komitmen seluruh pihak dalam ekosistem angkutan logistik. Jadi, pemerintah pusat dan daerah, kepolisian, stakeholders lainnya perlu memperkuat koordinasi, serta komitmen untuk mempercepat implementasi target bebas kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan,” tuturnya.
Sementara itu, dalam forum yang sama, Direktur Sarana Transportasi Jalan Yusuf Nugroho menambahkan, percepatan normalisasi kendaraan lebih dimensi juga menjadi bagian penting dalam penanganan kendaraan ODOL.
“Normalisasi dilakukan untuk mengembalikan dimensi kendaraan angkutan barang agar sesuai dengan standar pabrik dan ketentuan regulasi yang berlaku,” katanya.
Berdasarkan data progres normalisasi nasional, terdapat 191 permohonan normalisasi kendaraan dan 91 di antaranya merupakan permohonan di Jawa Timur, angka tersebut menjadikannya sebagai wilayah dengan jumlah permohonan normalisasi terbanyak.
Dari total 191 permohonan secara nasional, sebanyak 103 permohonan telah memperoleh rekomendasi spesifikasi teknis (spektek), 88 pemohon menunggu rekomendasi spektek, 93 unit sudah direkomendasikan, tetapi Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) normalisasinya belum terbit, sedangkan 10 unit kendaraan telah mendapatkan SRUT.
Menurut Yusuf, kendaraan yang tidak sesuai spesifikasi teknis juga perlu dinormalisasi secara tegas dan melalui proses yang profesional, dengan komunikasi yang baik bersama pemilik kendaraan dan pihak karoseri.
“Kami akan mendorong BPTD, Dishub dan perusahaan karoseri untuk mempercepat kelengkapan dokumen, serta prosesnya agar permohonan normalisasi kendaraan bisa segera dituntaskan,” ujarnya.
Melalui komitmen nasional dan aksi nyata di Jawa Timur, Aan berharap dapat meningkatkan kepatuhan angkutan barang, sekaligus melindungi pengguna jalan dan implementasi target Zero Over Dimension Over Load 2027 dapat berjalan lebih efektif.
“Kami berharap seluruh pihak di ekosistem angkutan barang dapat meningkatkan komitmen dan berkolaborasi untuk mempercepat implementasi target Zero Over Dimension Over Load, sekaligus mewujudkan transportasi darat yang berkeselamatan,” jelasnya. I
