Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) melalui Bidang II (Investasi dan Pembiayaan Jalan) yang didukung oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk. menyelenggarakan Seminar Nasional 2024 dengan tema Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Jalan Tol Menggunakan Skema Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan (Land Value Capture/LVC) di Indonesia secara hybrid di Kantor Pusat Jasa Marga, Jakarta.
Seminar nasional ini digelar sebagai wadah Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dana diskusi secara berkala dengan profesional, akademisi, dan masyarakat umum terkait penggunaan skema pemanfaatan peningkatan nilai kawasan untuk investasi, serta pembiayaan jalan nasional dan jalan tol yang berkelanjutan.
Hadir dalam acara tersebut, Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Perumahan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Triono Junoasmono, Ketua Umum HPJI Hedy Rahadian, Direktur Utama Jasa Marga sekaligus Ketua Bidang II Investasi dan Pembiayaan Jalan HPJI Subakti Syukur, serta jajaran pengurus HPJI.
Sebagai tuan rumah, Direktur Utama Jasa Marga sekaligus Ketua Bidang II Investasi dan Pembiayaan Jalan HPJI Subakti Syukur menyampaikan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Seminar Nasional HPJI sebelumnya yang dilaksanakan tahun 2023, dengan topik pembahasan mengenai Pembiayaan Kreatif dan Berkelanjutan dalam Pembangunan Jalan di Indonesia.
Sementara itu, tema Seminar Nasional 2024 ini merupakan tindak lanjut diskusi terkait salah satu creative financing yang menarik, yaitu skema pembiayaan dari LVC dengan memanfaatkan peningkatan nilai tanah/lahan yang dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut.
Pembiayaan dari LVC ini menggunakan sebagian dari peningkatan nilai ekonomi atas lahan akibat adanya kebijakan/investasi pada sektor infrastruktur, khususnya jaringan jalan nasional maupun jalan tol,” ujar Subakti.
Ketua Umum HPJI Hedy Rahadian dalam opening speech menyatakan, kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman bagi masyarakat secara umum dan anggota HPJI khususnya, mengenai alternatif pembiayaan infrastruktur jalan tol menggunakan skema pemanfaatan peningkatan nilai kawasan di Indonesia untuk investasi dan pembiayaan jalan tol yang berkelanjutan.
Pada kesempatan yang sama, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Triono Junoasmono menjelaskan, tema seminar nasional yang diinisiasi oleh HPJI ini guna mengetahui skema pembiayaan infrastruktur LVC dapat menjadi dukungan dalam penyediaan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastuktur jalan, khususnya jalan tol.
“Instrumen implementasi skema LVC dibagi menjadi dua, yaitu LVC berbasis pajak dan biaya yang mana skema ini diolah oleh Pemerintah Daerah atau Kementerian/Lembaga dan dilaksanakan bagi hasil pajak dengan Pemerintah Pusat,” ungkapnya.
Mengenai LVC berbasis pembangunan merupakan skema nilai yang dihasilkan oleh pengelola kawasan kemudian ditangkap oleh Badan Layanan Umum (BLU) yang mengadakan bagi hasil dan pemanfaatan keuntungan kawasan dengan Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK).
“Jadi, nantinya diharapkan skema tersebut dapat memenuhi target pembangunan infrastruktur, khususnya terkait jalan dan jalan tol di Indonesia,” jelas Triono.
Selanjutnya, seminar nasional yang digelar HPJI ini dimoderatori langsung oleh Business Development Group Head Jasa Marga Aldrin Maulana dengan menghadirkan empat narasumber kompeten, yaitu Staf Khusus Bidang Percepatan Pengembangan Wilayah, Pembangunan Infrastruktur dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Wahyu Utomo.
Selain itu, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia Sanny Iskandar, Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) M. Wahid Sutopo, dan Kepala Divisi Penyertaan Modal PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Isnaputra Iskandar.
Staf Khusus Bidang Percepatan Pengembangan Wilayah, Pembangunan Infrastruktur dan Investasi Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo menuturkan, peran pemerintah dalam memaksimalkan LVC yang dapat menjadi skema pemanfaatan peningkatan nilai ekonomi akibat adanya investasi pada sektor infrastruktur guna meningkatkan produktivitas ekonomi di Indonesia.
Penciptaan nilai kawasan dilakukan dengan inisiatif penciptaan nilai, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha yang berdampak pada peningkatan nilai.
Wahyu menambahkan, dalam rangka mendukung LVC ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu perencanaan (planning), implementasi LVC bagaimana mendelineasi suatu wilayah dan dampak dari suatu pembangunan, serta monitoring dan evaluasi.
“Secara garis besar, hasil kajian mengenai mekanisme penerapan LVC untuk mendukung pembangunan proyek infrastruktur jalan tol telah dilakukan oleh Kemenko Perekonomian,” katanya.
Selain itu, terkait kerangka regulasi, saat ini sedang dalam tanpa penyusunan payung hukum untuk penerapan LVC di Indonesia. I
