Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,7 triliun untuk peremajaan lahan tebu (bongkar ratoon) sebagai langkah strategis meningkatkan produktivitas dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menyatakan hal tersebut dalam rapat kerja dengan DPR di Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Menurutnya, anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung program bongkar ratoon seluas 100.000 hektare setiap tahun guna menggantikan tanaman tebu tua yang sudah tidak produktif di berbagai daerah.
“Kami anggarkan tahun 2025 sebesar Rp1,7 triliun dan itu hibah APBN untuk bongkar ratoon, untuk masyarakat. Kami yakin, Insyaallah kalau ini konsisten tahun 2027 swasembada gula putih, kemudian kita lanjutkan untuk industri,” jelas Mentan.
Dia menegaskan, sektor pertanian memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045, sehingga penguatan subsektor perkebunan tebu menjadi prioritas pemerintah saat ini.
Mentan menuturkan, kebutuhan gula nasional yang mencapai sekitar 6,7 juta ton masih jauh dari produksi dalam negeri sebesar 2,67 juta ton, sehingga diperlukan langkah percepatan peningkatan produksi secara signifikan.
Salah satu kendala utama adalah kondisi ratoon yang sudah tua, di mana sekitar 70% hingga 80% dari 500.000 hektare tanaman tebu tidak lagi layak, sehingga berdampak pada rendahnya produktivitas secara nasional.
Oleh karena itu, dia menambahkan, pihaknya akan melakukan peremajaan tebu sekitar 300.000 hektare secara bertahap, setiap tahun ditargetkan bisa dilakukan 100.000 hektare.
“Salah satu persoalan utama adalah rendahnya produktivitas akibat tanaman tebu ratoon yang sudah tua dan rusak, dengan sebagian besar tidak lagi layak, sehingga perlu dilakukan peremajaan secara masif,” ungkap Mentan.
Dia menjelaskan, idealnya peremajaan lahan dilakukan minimal 25% setiap tahun, namun saat ini realisasinya masih sekitar 10%, sehingga perlu percepatan melalui dukungan anggaran.
Program peremajaan itu dilaksanakan melalui kolaborasi pemerintah dengan sektor swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti PTPN untuk memastikan peningkatan produktivitas berjalan optimal di lapangan.
Mentan optimistis, jika program tersebut konsisten dijalankan, Indonesia dapat mencapai swasembada gula konsumsi pada tahun 2027 dan selanjutnya memperkuat produksi gula untuk kebutuhan industri.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pengembangan pemanfaatan Molase menjadi Etanol guna meningkatkan nilai tambah dan mengatasi persoalan kelebihan pasokan yang belum terserap pasar.
Mentan juga menyoroti pentingnya pengendalian gula rafinasi agar tidak masuk ke pasar konsumsi, karena hal tersebut dapat menekan harga dan merugikan petani tebu di dalam negeri.
Dengan pendekatan holistik mulai dari peremajaan, penguatan regulasi hingga pengembangan industri turunan, pemerintah optimistis sektor gula nasional dapat bangkit dan berdaya saing kuat di masa depan. I
