Pemerintah dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memastikan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) benar – benar diperuntukkan bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang terdampak bencana alam.
CPP untuk kepentingan bencana dan keadaan darurat merupakan salah satu tujuan pemerintah mengadakan CPP.
Terkait dengan hal tersebut, total anggaran sebesar Rp1,2 triliun telah disiapkan pemerintah dengan dialokasikan untuk penyaluran CPP dalam menanggulangi bencana alam selama tahun 2026.
Dalam hal ini, Badan Pangan Nasional (Bapanas) dapat menugaskan Perum Bulog untuk distribusi bantuan bencana alam.
Selain anggaran khusus bencana alam tersebut, pemerintah pun telah mengalokasikan anggaran untuk program bantuan pangan beras tahap kedua periode Juli, Agustus dan September 2026 sebesar Rp17,5 triliun.
Instrumen program ini dapat dijalankan secara beriringan guna menyokong kebutuhan pangan masyarakat yang terdampak bencana alam.
Saat ini, pemerintah masih terus bahu membahu membantu masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Total alokasi 6.800 ton beras digelontorkan bersumber dari gabungan alokasi program bencana dan bantuan pangan beras reguler.
Anggaran kedua program tersebut ditaksir mendekati hingga Rp100 miliar.
“Jadi, sudah ada anggarannya di 2026. Khusus untuk bantuan bencana alam NTT itu yang terdampak lima kabupaten. Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Sika, dan Nagekeo. Kemudian, jumlah semuanya itu ada 6.800 ton. Kalau dikalikan Rp14.000 per kilogram, ketemu sekitar Rp95,2 miliar,” kata Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy.
Secara terperinci, per 19 Agustus Bapanas telah menetapkan total bantuan beras bagi lima kabupaten di NTT sebagai aksi kesiapsiagaan penaggulangan bencana.
Totalnya 6.800 ton yang terdiri dari 990.300 ton merupakan program bantuan bencana dan 5.810 ton yang merupakan program bantuan pangan beras reguler.
Adapun alokasi masing-masing kabupaten tersebut terdiri dari Kabupaten Manggarai dengan alokasi 81,63 ton bantuan bencana dan 1.790 ton bantuan pangan reguler.
Lalu, Kabupaten Manggarai Timur dengan alokasi 153.780 ton bantuan bencana dan 1.660 ton bantuan pangan reguler.
Selanjutnya, Kabupaten Ngada dengan alokasi 86,88 ton bantuan bencana dan 444,21 ton bantuan pangan reguler.
Kabupaten Sikka dengan alokasi 6,88 ton bantuan bencana dan 1.280 ton bantuan pangan reguler. Terakhir, Kabupaten Nagekeo dengan alokasi 661,18 ton bantuan bencana dan 625,14 ton bantuan pangan reguler.
Terpisah, Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi masyarakat terdampak gempa di Manggarai, NTT (19/8) untuk memastikan proses untuk bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana bersifat taktis.
“Ini perintah Bapak Presiden Prabowo. Kita harus bergerak cepat. BNPB bisa ambil duluan, proses izinnya persetujuannya belakangan, karena yang setujui, saya sebagai Kepala Bapanas, saya menyetujui pengeluaran beras untuk bencana seluruh Indonesia,” jelasnya.
Menurut Amran, kebutuhan dasar untuk masyarakat terdampak bencana adalah pangan, terutama beras, dipastikan aman dan pemerintah bahkan memastikan cukup sampai setahun ke depan apabila dibutuhkan.
“Karena masalah beras yang paling penting. Perintah Bapak Presiden agar bergerak cepat, menyelesaikan masalah. Alhamdulillah, kami sudah cek langsung. Kami sudah hitung kekuatan kita di sini sampai satu tahun aman bahkan lebih. Jadi, Insyaallah aman,” katanya.
Adapun stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) secara nasional sangat mumpuni untuk penggelontoran bantuan bencana dan keadaan darurat.
Per 21 Agustus 2026, total stol CBP masih di angka 5,17 juta ton, sehingga pemerintah siap membantu masyarakat melalui berbagai program.
Sejak Januari tahun ini sampai 21 Agustus 2026, total penggelontoran CBP totalnya telah mencapai 1,65 juta ton.
Rinciannya terdiri dari realisasi penjualan beras program SPHP pada Januari – Februari yang 221.050 ton, kemudian realisasi SPHP beras Maret sampai Agustus 2026 yang mencapai 678.120 ton.
Ada pula realisasi program bantuan pangan tahap pertama 662.860 ton dan bantuan pangan tahap kedua yang telah mulai berjalan di 32.250 ton.
Terakhir, penyaluran bantuan bencana dan keadaan darurat 11.390 ton dan golongan anggaran 53.680 ton.
Ini belum termasuk rencana salur bantuan pangan beras tahap kedua sebanyak 997.200 ton kepada 33,24 juta keluarga masing – masing 10 kg dengan alokasi tiga bulan.
Dengan begitu, pemerintah bersama Perum Bulog nantinya dapat menyalurkan CBP hingga lebih dari 2 juta ton dari total stok saat ini yang masih ada di angka lebih dari 5 juta ton. I
