Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan, orientasi baru ekonomi yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto merupakan pilihan yang tepat sebagai hasil pembelajaran dari perjalanan ekonomi Indonesia selama 25 tahun terakhir.
“Gagasan tersebut bukanlah konsep baru karena telah lama menjadi visi Presiden Prabowo sebagaimana tertuang dalam berbagai tulisan, buku maupun pemikiran yang disampaikannya jauh sebelum menjabat sebagai presiden,” kata Muhaimin yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (Ketum PKB) dalam Gelaran Ekonomi Rakyat dan Diskusi Publik bertema Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Lahir (Harlah) PKB ke-28 yang jatuh pada 23 Juli 2026.
Muhaimin menjelaskan, yang menjadi pertanyaan apakah ini bisa disebut sosialisme baru atau ekonomi konstitusi, maka tentunya akan didalami oleh para narasumber dalam diskusi.
Diskusi menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza, Menteri Keuangan periode 1998 Fuad Bawazier, ekonom senior Ichsanuddin Noorsy, dan Direktur Keadilan Fiskal CELIOS Media Wahyu Askar.
Menurut Muhaimin, PKB menjadikan Harlah ke-28 sebagai momentum memperkuat implementasi arah baru ekonomi yang berpijak pada amanat konstitusi.
“Kami menilai arah kebijakan ekonomi Presiden Prabowo sudah tepat, tetapi tantangan utamanya adalah implementasi di lapangan agar pembangunan benar – benar berpihak pada rakyat,” ungkapnya.
Ketum PKB ini menegaskan bahwa tantangan terbesar saat ini bukan berada pada konsep kebijakan, melainkan pada pelaksanaannya di lapangan.
“Menurut saya, yang belum benar adalah implementasinya. Problem utama kita ada dipelaksanaan. Oleh karena itu, saya meminta diskusi ini direkam dan dirangkum dengan baik, sebab aspek teknokrasi dan implementasinya justru ada dalam forum ini,” jelasnya.
Muhaimin berharap hasil diskusi dapat menjadi rujukan dalam berbagai forum strategis, termasuk Ijtima Ulama yang akan digelar sebelum puncak Harlah PKB ke-28, agar semakin banyak kalangan memahami arah baru pembangunan ekonomi nasional.
Dia juga menyoroti pentingnya perubahan pola pikir birokrasi dalam menjalankan kebijakan pemerintah dengan orientasi baru tidak akan berhasil apabila masih dijalankan dengan cara – cara lama.
Sementara itu, Wamenperin Faisol Riza, yang sekaligus sebagai Ketua Panitia Harlah PKB ke-28 menegaskan, diskusi publik tersebut merupakan bagian dari upaya PKB mengembalikan paradigma pembangunan ekonomi nasional agar kembali berpijak pada amanat konstitusi.
“Diskusi ini merupakan bagian dari Harlah PKB ke-28 yang ingin menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus kembali pada cara pandang dan mindset yang sesuai dengan konstitusi,” ujarnya.
Senada, Wakil Ketua MPR yang sekaligus Wakil Ketua Umum DPP PKB Rusdi Kirana menuturkan bahwa tema ekonomi konstitusi bukan sekadar slogan politik, melainkan komitmen nyata PKB dalam mengawal arah kebijakan ekonomi nasional.
“Saya berharap tema ini bukan hanya menjadi narasi politik atau slogan kampanye. Ini adalah komitmen untuk mengembalikan arah ekonomi nasional agar tetap berpijak pada konstitusi, menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945,” ungkapnya.
Diskusi tersebut juga turut dihadiri jajaran DPP PKB antara lain Waketum Jazilul Fawaid, Sekjen M. Hasanuddin Wahid, Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa Nihayatul Wafiroh, dan sejumlah anggota DPR Fraksi PKB, serta ratusan peserta. I
