Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) hingga 3 November 2026 telah menuntaskan sebanyak 35.294 kasus pertanahan dari 58 ribu lebih kasus yang tercatat masuk dalam kurun waktu 12 tahun.
“Persentase penyelesaian kasus pertanahan dalam periode tersebut mencapai 60 persen,” kata Staf Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Pemberantasan Mafia Tanah Yaved Duma Parembang dalam keterangannya di Kota Surakarta, Jawa Tengah.
Penanganan kasus pertanahan di lingkungan Kementerian ATR/BPN, lanjutnya, diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yakni sengketa, konflik dan perkara.
Pengelompokan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus Pertanahan.
Kementerian ATR/BPN mendefinisikan sengketa pertanahan sebagai perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak luas.
Sementara itu, konflik pertanahan adalah perselisihan yang melibatkan orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum atau lembaga yang memiliki kecenderungan atau telah berdampak luas.
Adapun perkara pertanahan merupakan perselisihan tanah yang penanganan dan penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga peradilan.
“Jika dirinci dari 58.000 lebih kasus pertanahan, 35.294 kasusnya di antaranya telah diselesaikan,” ujarnya.
Dia menjelaskan, khusus tahun 2026 terdapat 1.164 kasus pertanahan yang sudah dituntaskan.
Menurut Yaved, untuk kinerja penanganan kasus sepanjang tauhn 2026, terdapat 21.000 kasus sisa dari tahun – tahun sebelumnya, ditambah jumlah kasus yang masuk selama tahun 2026 mencapai 3.392 kasus. “Dari keseluruhan kasus tersebut, 1.164 kasus telah diselesaikan.”
Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Kementerian ATR/BPN Hendra Gunawan memaparkan capaian penanganan tindak pidana pertanahan sepanjang tahun 2026, khususnya terkait penyelamatan aset dan penyelesaian Target Operasi (TO).
Penanganan tersebut berhasil menyelamatkan aset yang nilainya mencapai sekitar Rp5,286 triliun.
“Kalau tahun lalu kita menyelamatkan aset sekitar Rp23 triliun sekian. Saat ini, kami menyelamatkan aset sekitar Rp5,286 triliun,” katanya.
Meski nilai aset yang diselamatkan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, Hendra Gunawan menyebutkan, adanya peningkatan dalam jumlah TO yang ditangani.
Pada tahun 2025, jumlah TO tercatat sebanyak 102, sedangkan pada tahun 2026 meningkat menjadi 120 TO.
“Dari jumlah tersebut, sebanyak 100 TO telah diselesaikan pada tahun ini, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 10 TO,” tuturnya. I






