Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menargetkan aturan mengenai insentif fiskal yang bakal digelontorkan tahun 2025 bisa selesai pada Januari ini.
Dia menjelaskan, berbagai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sedang dalam proses penyelesaian dan jika sudah selesai, maka Kementerian Keuangan akan mengumumkan PMK tersebut kepada publik.
“Mengenai berbagai kebijakan insentif fiskal 2025, saat ini sedang dalam proses. Saya berharap bisa selesai bulan Januari ini dan nanti akan kami sampaikan. Kami terus mengakselerasi di tengah banyaknya kegiatan-kegiatan yang juga sangat penting,” katanya saat konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta.
Sejauh ini, pemerintah baru menerbitkan 1 PMK soal pemberian insentif, yaitu PMK 135/2024 yang mengatur tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Fitanggung Pemerintah (DTP).
Melalui PMK itu, pemerintah menanggung PPnBM secara penuh (100%) untuk kendaraan berbasis baterai roda empat tertentu, baik yang diimpor secara utuh (CBU) maupun yang diproduksi di dalam negeri menggunakan komponen rakitan (CKD), yang mulai berlaku untuk masa pajak Januari – Desember 2025.
Selain insentif PPnBM, pemerintah masih memiliki beberapa insentif lain. Contohnya, PPh pasal 21 DTP untuk industri padat karya dengan maksimal penghasilan Rp10 juta per bulan.
Selain itu, pembiayaan industri padat karya untuk revitalisasi mesin dengan subsidi bunga 5% dan bantuan 50% untuk jaminan kecelakaan kerja pada sektor padat karya selama enam bulan.
Kemudian, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) DTP atas penjualan rumah dengan harga hingga Rp5 miliar, untuk bagian harga sampai dengan Rp2 miliar, sebesar 100% (periode Januari hingga Juni 2025) dan 50% (periode Juli hingga Desember 2025).
Terdapat pula insentif yang sudah berjalan, seperti diskon listrik sebesar 50% untuk pelanggan 2200 VA ke bawah selama dua bulan (Januari dan Februari 2025). I