Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora resmi menandatangani kesepakatan pinjaman daerah senilai total Rp215 miliar dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng), baru – baru ini.
Penandatanganan yang berlangsung di kantor pusat Bank Jateng ini menjadi langkah strategis dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik di wilayah Kabupaten Blora.
Kesepakatan ini dihadiri oleh sejumlah tamu di antaranya Bupati Blora Arief Rohman, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Blora, Sekretaris Daerah, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Direktur Utama Bank Jateng Irianto Harko Saputro menjelaskan, pinjaman daerah yang disepakati terdiri dari dua jenis.
Pertama, pinjaman jangka pendek sebesar Rp10 miliar yang akan digunakan untuk pengelolaan kas daerah selama tahun anggaran 2025.
Kedua, pinjaman jangka menengah sebesar Rp205 miliar yang diperuntukkan bagi pembangunan 41 ruas jalan.
Penarikan pinjaman direncanakan pada tahun 2025, dengan masa pelunasan dimulai pada 2026 hingga 2028.
“Pinjaman daerah ini tidak hanya untuk percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik, tetapi juga untuk mendorong pergerakan aktivitas usaha masyarakat, serta memperkuat pelaku ekonomi lokal,” jelas Irianto.
Dia menegaskan, penyaluran pinjaman ini merupakan bentuk nyata kontribusi Bank Jateng dalam menjawab kebutuhan pembiayaan pembangunan di wilayah Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Blora.
“Kami berharap kerja sama ini tidak hanya menjadi proses administratif, tetapi juga langkah strategis membangun fondasi yang kuat demi masa depan Kabupaten Blora yang lebih baik. Semoga seluruh prosesnya berjalan lancar dan memberi manfaat bagi masyarakat,” tuturnya.
Bupati Blora Arief Rohman menuturkan, proses seleksi lembaga keuangan dilakukan secara transparan dan profesional.
Menurutnya, dari empat lembaga keuangan yang mengajukan proposal, hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) menempatkan Bank Jateng sebagai yang terbaik.
“Dari empat lembaga keuangan yang mengajukan proposal, hasil analisis Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) menunjukkan bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menempati peringkat pertama,” ungkap Bupati.
Dia menyebutkan, pinjaman ini merupakan yang kedua kali dilakukan Pemkab Blora bersama Bank Jateng, setelah sebelumnya pada tahun 2022 mengajukan pinjaman senilai Rp150 miliar.
Kali ini, pinjaman difokuskan untuk menyelesaikan permasalahan infrastruktur yang menjadi keluhan utama masyarakat.
Tujuannya adalah mempercepat penyelesaian berbagai permasalahan infrastruktur yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
“Dengan demikian, manfaat pembangunan bisa lebih cepat dirasakan, dan diharapkan memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Arief menjelaskan, pihaknya kini juga sedang fokus pada penguatan ketahanan pangan sebagai bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan di Blora.
Hal ini selaras dengan arahan Gubernur Jawa Tengah yang menargetkan swasembada pangan pada tahun 2026.
“Gubernur Jawa Tengah telah menekankan bahwa tahun 2026 menjadi tonggak swasembada pangan. Alhamdulillah, Blora saat ini berada di peringkat enam besar produksi padi se-Jawa Tengah, dan dua besar untuk jagung. Ini harus kita pertahankan dan tingkatkan,” ungkapnya.
Pinjaman daerah menjadi solusi keuangan yang efektif bagi pemerintah daerah dengan keterbatasan anggaran, memungkinkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik dilakukan dalam satu tahun anggaran tanpa membebani APBD berjalan.
Selain itu, pinjaman ini juga berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mendorong aktivitas usaha, serta memperkuat peran BPD dalam pembangunan ekonomi daerah.
Dengan penyaluran dana tersebut, Bank Jateng kembali menunjukkan peran strategisnya sebagai mitra utama pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. I
